Pansus DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas RUU Landas Kontinen

25-05-2021 / PANITIA KHUSUS

Ketua Pansus RUU Landas Kontinen, Maman Abdurahman usai rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Foto: Mentari/Man

 

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah terkait kelanjutan pembahasan RUU Landas Kontinen. Dalam raker tersebut, mayoritas fraksi di DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Landas Kontinen ke tahap berikutnya.

 

Ketua Pansus RUU Landas Kontinen, Maman Abdurahman menyampaikan, agenda hari ini adalah mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi, ada dua hal yang akan didengarkan. Pertama, konsep terhadap RUU dan kedua persetujuan untuk melanjutkan atau tidak pembahasan dari RUU  Landas Kontinen.

 

“Kami menghargai harapan pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU ini, namun pada saat rapat internal banyak aspirasi yang tidak boleh dikesampingkan yaitu tentang prinsip kehati-hatian dalam pembahasan. Mengingat ada narasi besar yaitu ‘kedaulatan’ yang harus dijaga dalam RUU ini. Kita akan upayakan pembahasan ini secara optimal dengan tempo waktu yang cepat namun prinsip kehati hatian akan kita pegang teguh,” katanya saat membuka rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

 

Dalam rapat tersebut, 8 fraksi yang terdiri dari PDI perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS dan PAN sepakat untuk melanjutkan pembahasan. Sementara, PPP dianggap upstand karena tidak hadir dan belum memberikan surat. "Forum hari ini bisa kita anggap semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya dan mayoritas setuju untuk dilanjutkan," ungkapnya.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Landas Kontinen Bambang Haryadi menyatakan urgensi RUU Landas Kontinen sangat tinggi, bahkan supres turun lebih dulu daripada penetapan prolegnas. "Kami memahami itu, kami Fraksi Gerindra menyatakan pendapat kami bahwa sepakat melanjutkan membahas lebih lanjut sehingga RUU bisa segera menjadi UU dan bisa terlaksana di Indonesia," katanya. 

 

Sementara, Anggota Pansus RUU Landas Kontinen Riezky Aprilia menyampaikan,  RUU ini perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Karena bukan hanya tentang kedaulatan, RUU ini juga bersinggungan dengan konvensi perjanjian internasional yang harus menjadi perhatian kita tanpa mengurangi kedaulatan.

 

"Sehubungan dengan adanya RUU prioritas yang disahkan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, RUU ini masuk dalam long list. Kita sangat paham RUU ini ada urgensinya, tetapi tetap memperhatikan hal-hal prinsip. Dengan ini, PDI Perjuangan menyatakan setuju untuk melanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian," pungkasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yan Permenas Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Papua
23-07-2021 / PANITIA KHUSUS
DPR RI belum lama ini telah menyetujui revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua. Presiden Joko Widodo pun resmi menandatangani...
Yan Permenas: RUU Otsus Papua Atur Hak Pendidikan dan Kesehatan
13-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Yan P. Mandenas menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas...
Guspardi Gaus Harap RUU Otsus Percepat Pembangunan di Papua
13-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Guspardi Gaus berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang...
Esti Wijayati: Ada Tujuh Substansi Pokok Perubahan dalam RUU Otsus Papua
12-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) PapuaMY Esti Wijayati memaparkan bahwa dalam perubahan RancanganUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terdapat setidaknya tujuh...