F-PAN: Asumsi Makro RAPBN 2022 Terlalu Optimis

25-05-2021 / PARIPURNA

Anggota DPR  RI Jon Erizal dalam pandangan mini Fraksi PAN terhadap KEM-PPKF Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2021). Foto: jaka/man

 

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menilai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” patut dicermati. Pasalnya asumsi makro yang diajukan pemerintah terlalu optimis, bahkan cenderung tidak realistis. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2021 mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen year on year.

 

Hal itu disampaikan Anggota DPR  RI Jon Erizal dalam pandangan mini Fraksi PAN terhadap KEM-PPKF Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2021). Sementara diperkirakan dampak negatif dari Covid-19 masih akan terus berlangsung. F-PAN, masih kata Jon Erizal, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang realistis di tahun 2022 berada pada kisaran 2,5-3,5 persen.

 

Namun, jika merujuk pada skenario sangat berat seperti yang disampaikan pemerintah, maka F-PAN berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya berada kisaran 1,5-2 persen. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya meredam penyebaran Covid-19 dan mempercepat proses vaksinasi, mendongkrak daya beli masyarakat, meningkatnya permintaan dari pasar tujuan ekspor.

 

“Kehadiran vaksin bagi setidaknya 70 persen dari total populasi masyarakat Indonesia perlu terus diperjuangkan. Di penghujung triwulan II-2021 ini, vaksinasi dosis kedua baru mencapai 5,4 persen,” terang Jon Erizal. F-PAN berharap dengan berjalan cepatnya program vaksinasi dan di saat yang bersamaan ikhtiar dalam menanggulangi pandemi Covid-19 secara konsisten dijalankan, maka konsumsi masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi utama kita akan semakin pulih dengan cepat.

 

Karena itu, masih kata Jon Erizal, belanja pemerintah menjadi faktor pendongkrak ekonomi di masa pandemi juga dapat memacu konsumsi masyarakat. “Kami juga mengusulkan agar seluruh bantuan sembako yang diberikan sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI itu.

 

Ia juga mengingatkan agar belanja negara difokuskan untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha serta mendorong pemulihan ekonomi aktivitas ekonomi.  Selain itu, F-PAN memberikan catatan kritis terhadap rasio utang yang telah menembus batas psikologis 30 persen terhadap PDB.

 

Karena itu pengelolaan utang ke depan harus dilakukan secara ekonomis, prudent dan transparan. Meskipun rasio utang Indonesia masih berada di bawah rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, namun total utang luar negeri Indonesia harus memperhitungkan utang BUMN dan utang swasta agar gambaran utang rill dapat diketahui. Dengan demikian, seluruh utang dapat dikelola secara cermat dan hati-hati karena mempengaruhi cadangan devisa. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Disahkan
02-06-2021 / PARIPURNA
Menyusul kebocoran data BPJS Kesehatan yang dimiliki pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak segera bertindak. Di sinilah momentum penting RUU...
Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji
31-05-2021 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19...
Jangan Ada Lagi Pemotongan Anggaran Sektor Pertanian secara Sepihak
31-05-2021 / PARIPURNA
Usai mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,...
Optimalisasi Pendapatan Negara Penting untuk Didorong
31-05-2021 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)...