Optimalisasi Pendapatan Negara Penting untuk Didorong

31-05-2021 / PARIPURNA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/05/2021). Foto: Arief/Man

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022. Menkeu menjelaskan, pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara. 

 

Untuk itu, Sri Mulyani menilai, target perpajakan harus dapat dicapai dan rasio perpajakan harus ditingkatkan. "Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan berkontribusi sangat signifikan dalam pendapatan negara. Di tengah proses pemulihan ekonomi, upaya pencapaiannya masih akan menghadapi tantangan," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/05/2021).

 

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil. Hal ini akan dilakukan melalui reformasi administrasi dan reformasi kebijakan. Penguatan administrasi dalam jangka menengah dilakukan melalui lima pilar yang mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi.

 

"Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap. Pemerintah optimis bahwa penerimaan perpajakan tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan tahun 2021," paparnya.

 

Menkeu menjelaskan, rasio perpajakan tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 8,37-8,42 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih tinggi dibanding dengan target di APBN 2021 sebesar 8,18 persen dari PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan aset negara dan penyempurnaan tata kelola PNBP.

 

Di sisi lain, terkait defisit dan pembiayaan anggaran, pemerintah menyadari pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, berdaya tahan terhadap risiko dan berkelanjutan. Untuk itu, pmerintah akan melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap, dimana defisit akan kembali ke maksimal 3 persen PDB di tahun 2023.

 

"Kebijakan fiskal 2022 masih tetap ekspansif namun terarah dan terukur. Pemerintah akan tetap konsisten menjaga keseimbangan antara kemampuan belanja yang countercyclical dengan risiko fiskal yang harus tetap dijaga," terang Sri Mulyani. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Disahkan
02-06-2021 / PARIPURNA
Menyusul kebocoran data BPJS Kesehatan yang dimiliki pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak segera bertindak. Di sinilah momentum penting RUU...
Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji
31-05-2021 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19...
Jangan Ada Lagi Pemotongan Anggaran Sektor Pertanian secara Sepihak
31-05-2021 / PARIPURNA
Usai mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,...
Optimalisasi Pendapatan Negara Penting untuk Didorong
31-05-2021 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)...