Jangan Ada Lagi Pemotongan Anggaran Sektor Pertanian secara Sepihak

31-05-2021 / PARIPURNA

Anggota DPR RI Johan Rosihan saat interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Foto: Mentari/Man

 

Usai mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Anggota DPR RI Johan Rosihan merasa pemerintah masih kurang memperhatikan sektor pertanian. Johan mengatakan, sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang tetap eksis dalam masa pandemi Covid-19.

 

“Tetapi dalam dua pembahasan terakhir, APBN kita selalu mengalami potongan secara sepihak oleh pemerintah. Karenanya melalui kesempatan (Rapat Paripurna) ini agar tidak terjadi lagi pemotongan anggaran secara sepihak pada sektor pertanian. Karena dampaknya pada menurunnya produksi kita. Saya mengingatkan pesan Bung Karno bahwa pangan itu merupakan hidup matinya suatu bangsa,” ucap Johan dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

 

Ia menegaskan, sektor pertanian tidak hanya bicara tentang produksi atau stok saja, tetapi menyangkut soal kedaulatan negara. “Saya mencatat bahwa pemerintah tidak memiliki spirit untuk melakukan swasembada pangan dan selalu berencana untuk melakukan impor pangan meski terus mendapatkan banyak penolakkan dari masyarakat,” tukasnya.

 

Sementara itu terkait rencana mogoknya UMKM pembuat tahu dan tempe, Johan menyatakan bahwa kejadian seperti ini masih berulang persis dalam satu semester. Pada Akhir 2020, tepatnya awalnya Januari 2021 petani kedelai UMKM pembuat tahu dan tempe sudah melakukan mogok, dan hari ini mereka juga berencana untuk mogok.

 

“Kalau ini terjadi, maka sesungguhnya Pemerintah Presiden Joko Widodo tidak melakukan antisipasi. Padahal ketika awal tahun 2021 Presiden telah menyampaikan bahwa akan menyelesaikan persoalan (stok kedelai) ini dan kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian, dalam dua musim tanam saja. Ini sudah masuk musim kedua dan tidak ada tanda-tanda perbaikan.” urainya.

 

“Melalui forum ini kami meminta kepada pemerintah agar menjadikan kedelai sebagai salah satu bahan pokok strategis yang mengalami perlindungan, baik dari sisi harga maupun dari sisi mutunya. Sehingga pandemi ini tidak membuat UMKM pembuat tahu dan kedelai serta sektor-sektor pangan yang lain mengalami kemunduran, bahkan bangkrut,” imbuhnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Disahkan
02-06-2021 / PARIPURNA
Menyusul kebocoran data BPJS Kesehatan yang dimiliki pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak segera bertindak. Di sinilah momentum penting RUU...
Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji
31-05-2021 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19...
Jangan Ada Lagi Pemotongan Anggaran Sektor Pertanian secara Sepihak
31-05-2021 / PARIPURNA
Usai mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,...
Optimalisasi Pendapatan Negara Penting untuk Didorong
31-05-2021 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)...