Sufmi Dasco: Ajakan Golput Halangi Proses Demokrasi

31-05-2021 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Andri/Man

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai tindakan atau ajakan untuk tidak memilih dalam pemilu atau ‘golput’ adalah bagian dari menghalangi proses demokrasi dan melanggar undang-undang (UU). Padahal di dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, mencegah terjadinya golput. 

 

"Tepatnya di Pasal 531 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp48 juta," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (31/5/2021). Hal itu dikatakan Dasco berkaitan dengan adanya ajakan golput untuk Pemilu 2024 yang masih tiga tahun lagi. 

 

Ia menilai diskursus tentang politik dan pemilu di tengah masyarakat adalah hal yang wajar karena setiap orang berhak untuk menentukan pilihan politiknya. "Semakin banyak yang memikirkan pemilu, semakin baik politik kita. Artinya, kontribusi publik dalam menentukan arah bangsa semakin meningkat, ini fenomena yang positif," ujar Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) itu.

 

Dasco mengimbau kepada siapa pun agar tidak mengajak orang untuk golput karena tindakan golput adalah bagian dari menghalangi proses demokrasi dan melanggar UU. Ia juga menjabarkan Pasal 515 UU Pemilu yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta."

 

Karena itu dia mengajak kepada semua pihak agar dapat menggunakan hak politiknya sebaik mungkin dan mengabaikan ajakan untuk golput. "Golput bukan sifat ksatria dan bukan solusi untuk memperbaiki kondisi negeri," tegas Dasco. 

 

Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI itu menilai anggaran untuk pelaksanaan pemilu sangat besar, karena itu masyarakat gunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Menurutnya, kalau masyarakat dikasih kesempatan memilih tiap lima tahun sekali tapi tidak digunakan, bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menjadi tindakan yang mubazir dan tidak kesatria. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Gus AMI: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara
15-06-2021 / PIMPINAN
Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan komoditas sembako melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara...
Puan: Pembelajaran Tatap Muka Harus Ada Persetujuan Orang Tua
14-06-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani menyatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi yang rencananya dimulai Juli...
DPR Tegaskan Pentingnya Kemajuan Teknologi Wujudkan Indonesia Tangguh
14-06-2021 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan dalam membangun ketangguhan nasional harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi global yang berkembang di...
Atasi Ketimpangan, Gus AMI Dukung KEK Perdesaan di Teluk Tomini dan Malut
14-06-2021 / PIMPINAN
Mengatasi ketimpangan tidak bisa dilakukan secara parsial dan tambal sulam. Perlu komitmen kuat dalam suatu formula, inovasi, serta terobosan baru...