Banggar DPR: 76 Persen Penerima Subsidi LPG 3 kg Salah Sasaran

01-06-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah saat menyampaikan pidato pengantar Rapat Kerja Banggar DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Foto: Jaka/Man

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendesak pemerintah melakukan perbaikan data penerima subsidi LPG 3 kilogram. Pasalnya, penerima subsidi selama ini banya yang tidak tepat sasaran. Dari data yang ada, subsidi LPG hanya dinikmati masyarakat miskin sekitar 24 persen dari total penyaluran. Sementara sisanya, sebesar 76 persen justru masuk ke kantong orang kaya, bahkan pejabat pemerintah.

 

"Masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam kelompok 40 persen hanya menikmati 26 persen dari subsidi listrik. Begitu pula dengan LPG 3 kg, 30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 24 persen dari subsidi LPG 3 kg, sementara 76 persen dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu ," jelas Said saat menyampaikan pidato pengantar Rapat Kerja Banggar DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

 

Padahal, konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyaluran subsidi seharusnya bersifat tertutup, atau by name by address. Hal inilah yang menurut Said, perlu segera diperbaiki pemerintah pada tahun 2022. Dengan demikian, penyaluran subsidi bisa memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat yang berhak menerima subsidi. "Saya melihat, kebijakan manajemen pengelolaan subsidi yang digunakan selama ini masih memiliki kelemahan yang mendasar, mulai dari validitas data, pengendalian harga hingga volume," terangnya. 

 

Bahkan, politisi PDI-Perjuangan ini menemukan masih banyaknya terdapat exclusion error dan inclusion error dalam realisasi pemberian subsidi. Indikasinya, masih banyak ditemukan, pihak yang seharusnya berhak menerima subsidi, tetapi tidak menerima. "Sedangkan pihak yang seharusnya tidak berhak menerima, tetapi ikut menerima subsidi," tegas Said. 

 

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI ini juga meminta pemerintah melakukan perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan sektor minyak dan gas (migas), baik dari sisi produksi (lifting) maupun penerimaan. Hal ini krusial, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas pada tahun 2022. 

 

Apalagi, produksi migas Indonesia terus mengalami tren penurunan yang berkelanjutan dalam dua dekade terakhir. Dampak lanjutannya, penerimaan sektor migas juga mengalami kontraksi dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini tercermin dari pendapatan perpajakan (PPh) migas dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas yang semakin menurun. 

 

Selain itu, Said menilai penentuan skema gross split atau cost recovery yang sudah mengalami tiga kali perubahan juga menjadi persoalan di sektor migas. Perubahan ini menunjukkan, skema yang ditawarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk cost recovery atau gross split, memiliki titik lemah baik bagi pemerintah maupun investor sendiri. Sehingga, perlu segera diperbaiki. 

 

"Saya juga berharap persoalan klasik yang selalu muncul, mulai dari sumur dan fasilitas produksi migas yang telah menua, aktivitas eksplorasi baru yang belum memadai, peralatan teknologi yang sudah ketinggalan hingga persoalan kebijakan dan kompleksitas birokrasi yang masih kurang efisien, bisa kita temukan solusinya, sehingga tidak menjadi masalah permanen yang tidak terselesaikan," pungkas Said. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Usul Adanya Indikator Layanan Publik Untuk Dorong PNBP Polri
15-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita mengusulkan adanya indikator-indikator khusus yang bisa menunjukkan tingkatan layanan publik dari sektor...
Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang...
Banggar DPR: Relaksasi UKT Diharapkan Berlanjut
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bramantyo Suwondo mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang terus memberikan...
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembangunan IKN Baru di Kaltim
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru...