Anggota DPR Usulkan Kemenperin Beri 'Affirmative Price' bagi Industri Pionir

02-06-2021 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemenprin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).  Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memberikan atensi khusus terhadap industri pionir untuk mendukung pertumbuhan yang baik bagi perindustrian di Indonesia. Ia meminta pemerintah membahas pemberian affirmative price bagi industri pionir.

 

“Kalau kita lihat pohon industri kita, masih banyak pohon industri kita ini yang masih bolong bolong. Kita tahu memang persoalannya adalah harga gas yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, saya mengusulkan Kemenperin secara proaktif juga membahas di pemerintah, industri gas untuk bahan baku industri dan khususnya gas untuk industri pionir diberikan affirmative price,” usul Lamhot saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemenprin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). 

 

Apabila hal tersebut tidak dapat diupayakan (affirmative price), Lamhot menilai apapun yang dilakukan tidak akan bisa mendorong industri-industri untuk bangkit dan berkembang, karena masih banyaknya lubang-lubang di dalam pohon industri tersebut yang mesti ditambal. “Bagian berlubang dari pohon industri tersebut perlu diisi seperti migas, dengan melalui affirmative price yang bertujuan mendorong hilirisasi industri,” sambungnya.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mendorong terwujudnya hilirisasi industri. Dari paparan yang disampaikan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, pagu indikatif Kemenperin sudah mencakup ke arah hilirisasi industri, tapi kemudian adalah bagaimana rumusan agar industri pionir kita ini bisa tumbuh kembang.

 

“Kita mendorong hilirisasi daripada industri kita. Oleh karena itu, saya melihat tadi dalam paparan, kaitannya dengan pagu indikatif ini sudah mencakup ke arah sana, tapi kemudian adalah bagaimana rumusan agar industri pionir kita ini bisa tumbuh kembang. Kaitannya terhadap harga gas kita yang kompetitif dan adanya affirmative price untuk bahan baku industri. Ini yang saya mohon untuk didorong Kementerian Perindustrian,” pungkasnya.

 

Diketahui, pemerintah berfokus akselerasi pertumbuhan pohon-pohon industri dengan mewujudkan program substitusi impor sebesar 35 persen pada tahun 2022. Hal itu dilakukan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Terdapat empat strategi dijalankan Kemenperin untuk hal tersebut, yakni pendalaman struktur industri, kemandirian bahan baku dan produksi, perlunya regulasi dan insentif yang mendukung, serta pengoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). (hal/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Suplai Vaksin Secara Merata ke Seluruh Indonesia
23-07-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengungkapkan, realisasi vaksinasi Covid-19 hingga saat ini masih jauh dari target Pemerintah. Berdasarkan...
Komisi VI Tegaskan Negara Tidak Boleh Kalah dengan ‘Cukong’
21-07-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih merespon permohonan pencabutan izin PT Kebun Tebu Mas (KTM) sebagaimana surat...
Masyarakat Harus Kompak Hadapi Perpanjangan PPKM Darurat
20-07-2021 / KOMISI VI
Pemerintah pada Selasa (20/7/2021) telah mengumumkan PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Sonny...
DPR Sambut Baik Langkah Presiden Bagikan Paket Obat Gratis
16-07-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi dan menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang memberi paket vitamin...