Komisi V Perjuangkan Kenaikan Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022

02-06-2021 / KOMISI V

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Foto: Arief/Man

 

Komisi V DPR RI menegaskan akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian PUPR di tahun 2022 untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

 

“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L  RAPBN tahun 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam UU MD3,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Diketahui, berdasarkan laporan dari Menteri PUPR, pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2022 Kementerian PUPR berjumlah Rp100,46 triliun. Pagu anggaran tersebut sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas per tanggal 29 April 2021. Meskipun demikian, pagu anggaran tersebut lebih kecil daripada yang diusulkan sebelumnya, sebesar Rp176 triliun, sebagai dampak dari refocusing anggaran karena pandemi Covid-19.

 

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menambahkan, perjuangan kenaikan anggaran ini adalah untuk peningkatan infrastruktur, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Contohnya (pembangunan, red) jalan. Jalan yang eksisting saja butuh dana, yang sudah rusak dibetulkan, apalagi banyak pembangunan yang baru lagi. Jadi sangat sepakat Komisi V rekomendasikan anggaran ini bisa dinaikkan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Bahkan, menurutnya, banyak kepala daerah yang mengadu kepadanya terkait banyaknya jalan yang dibangun di lahan bekas transmigrasi namun belum memiliki status, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak dapat mengurusnya karena ketiadaan status hukum tersebut.  “Jadi, mohon nanti di UU Jalan yang akan kita bahas, ini menjadi prioritas, yaitu jalan non-status karena banyak sekali yang terbengkalai. Itu kebayang lagi anggarannya pasti butuh banyak banget,” ujar Novita. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU LLAJ Diusulkan Atur Sanksi Tegas Pelaku Kecelakaan Faktor ‘Human Error’
27-09-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) perlu mengatur...
Pengusaha Pengembang Harus Perhatikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Jadi Permukiman
26-09-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu merasa prihatin melihat alih fungsi lahan pertanian yang subur justru dibangun perumahan. Saat...
Komisi V Dorong BMKG Lakukan ‘Update’ Teknologi
26-09-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebaiknya melakukan update teknologi agar mitigasi cuaca...
Miliki Peran Sangat Besar, Komisi V Dukung Anggaran BMKG Ditingkatkan
26-09-2022 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sangat bermanfaat untuk kehidupan...