Kuatkan Kolaborasi Sektoral Untuk Pulangkan 7.300 PMI Malaysia

03-06-2021 / LAIN-LAIN

pimpinan rapat Timwas PMI Nihayatul Wafiroh saat memimpin rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan 8 kementerian dan 3 lembaga terkait pemulangan 7.300 PMI di Malaysia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Foto: Runi/Man

 

Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) mendesak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan kementerian/lembaga untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor terkait rencana pemulangan PMI dari Malaysia secara bertahap. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat Timwas PPMI yang disampaikan oleh pimpinan rapat Timwas PMI Nihayatul Wafiroh.

 

Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan 8 kementerian dan 3 lembaga terkait pemulangan 7.300 PMI di Malaysia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021), ia mendesak agar pemulangan PMI harus segera dilaksanakan walaupun Malaysia sedang dalam keadaan lockdown sekalipun. Pemerintah diharapkan saling bersinergi dalam mewujudkan hal ini.

 

“Timwas PPMI mendesak kepada Kementerian Koordinator Bidang PMK untuk meningkatkan pelindungan kepada PMI di Malaysia yang terdampak kebijakan total lockdown oleh Pemerintah Malaysia, termasuk PMI yang menjadi korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang,” jelas Ninik, sapaan akrab Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini.

 

Ninik mengatakan, Timwas PPMI juga merekomendasikan kepada Kemenko PMK untuk membuka jalur kedatangan baru, baik melalui jalur laut maupun jalur udara untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur kedatangan yang sudah ada. Selain itu, ia juga meminta data PMI by name by address bisa segera dilengkapi sebelum kepulangan.

 

“Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK perlu mengklarifikasi kembali jumlah PMI dan data by name by address yg akan dipulangkan pada bulan Juni- Juli 2021 kepada pihak Pemerintah Malaysia. Timwas PPMI meminta agar kementerian/lembaga melakukan koordinasi untuk mengantisipasi rencana pemulangan PMI dari Malaysia tersebut,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

 

Kemudian, ditambahkan Ninik, demi mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Timwas PPMI juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) asal PMI untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas. "Agar masing-masing pemda dapat memberikan pelindungan yang optimal kepada PMI," tukasnya. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dukung Program ‘Kampus Merdeka’, Setjen DPR Gelar ‘Magang di Rumah Rakyat’
14-06-2021 / LAIN-LAIN
Merdeka Belajar menjadi konsep penting dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat....
Revisi UU Pendidikan Kedokteran Beri Kemerdekaan Bagi Dokter
11-06-2021 / LAIN-LAIN
Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) yang kini sedang diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI...
Persiapkan RUU Pendidikan Dokter, Fraksi Golkar Gelar Webinar
11-06-2021 / LAIN-LAIN
Masuknya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 mendorong Fraksi...
Slamet Aryadi Soroti Lonjakan Kasus Covid-19 di Madura
11-06-2021 / LAIN-LAIN
Situasi pandemi Covid-19 di Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur di kabarkan memburuk. Satuan tugas Covid-19 setempat memberlakukan karantina wilayah...