Otonomi Papua Harus Muncul dari Hak Masyarakat Papua

03-06-2021 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Anwar Hafid dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua dengan peneliti UGM Bambang Purwoko dan peneliti LIPI Mardyanto Wahyu Tryanmoko, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Foto: Eno/Man

 

Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Anwar Hafid menekankan bahwa otonomi yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat haruslah muncul dari asal-usul dan hak yang diakui daerah itu sendiri. Sehingga otonomi tersebut memang lahir dari keinginan masyarakat setempat.

 

"Yang menjadi keinginan masyarakat di sana kan bagaimana otonomi yang dimiliki ini menjadi otonomi yang muncul dari asal-usul daerah itu sendiri, seperti misalnya otonomi yang ada di dalam desa. Jadi bukan otonomi yang pemberian dari pusat tetapi yang diakui lahir dari hak asal usul daerah itu sendiri," katanya dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua dengan peneliti UGM Bambang Purwoko dan peneliti LIPI Mardyanto Wahyu Tryanmoko, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

 

Menurutnya, yang diinginkan masyarakat Papua selama ini adalah pengakuan terhadap hak asal-usul yang dimiliki oleh adat dalam mengelola segala sumber dayanya baik sumber daya alam maupun sumber daya lain yang ada dan dimiliki oleh daerah tersebut. Sehingga komitmen pemerintah pusat sangat penting agar Undang-Undang Otsus ini dapat memberi kewenangan dan hak sepenuhnya kepada masyarakat Papua.

 

"Komitmen pemerintah pusat ini tentu sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa UU Otsus ini harus bisa berdiri sendiri, kalau dia (UU Otsus) tidak bisa berdiri sendiri, maka ini hanya akan menjadi UU yang kita hanya bicara tentang dana, bicara tentang pemekaran, tapi yang paling penting adalah bagaimana UU ini dapat memberi kewenangan hak sepenuhnya dan mengakui hak-hak asal-usul masyarakat yang ada di sana," ungkap politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Selain itu, berkaitan dengan revisi Otsus, Anwar menilai usulan adanya kartu Otsus merupakan hal yang relevan. Jika kemudian kartu Otsus ini dapat diwujudkan dengan baik, maka diharapkan kedepannya dapat membangun sumber daya manusia sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua diharapkan dapat meningkat.

 

"Berkaitan dengan dana ini sendiri, saya kira pasal yang akan direvisi, apa lagi ada usulan kartu Otsus itu saya kira hal yang sangat relevan, bahkan kalau bisa kartu Otsus itu tidak berlaku hanya di Papua, tetapi berlaku di seluruh Indonesia,” usul legislator dapil Sulawesi Tengah itu. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Landas Kontinen Perlu Diperbarui Demi Kepentingan Nasional
10-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen Muhammad Syafi’i menjelaskan pentingnya RUU Landas Kontinen untuk diperbarui agar dapat memperjelas...
RUU Landas Kontinen Dinilai Perlu Sebagai Hak Berdaulat atas SDA
10-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Dengan banyaknya potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia sangat penting untuk melakukan penetapan batas laut teritorial, landas kontinen dan...
Revisi UU Otsus, Legislator Minta Kemendes Beri Pandangan Yang Lahirkan ‘Outcome’ Baik Papua
09-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes...
Wilayah Pelosok Papua Masih Minim Akses Layanan Listrik
09-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Yan Permenas menjelaskan sebagian besar masyarakat di pelosok Papua masih minim untuk mendapatkan...