Haji Ditunda, Keselamatan Calon Jemaah Haji Jadi Prioritas Utama

03-06-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq dalam Diskusi Dialektika Demokrasi yang bertemakan  ‘Nasib Jemaah Haji Indonesia’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan. Foto: Runi/nvl

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta agar masyarakat Indonesia untuk menghormati keputusan pemerintah soal penundaan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021. Baginya, memang ini adalah sebuah keputusan berat, namun harus diambil lantaran demi keselamatan calon jemaah haji. Ia pun memahami keselamatan menjadi menjadi prioritas utama di tengah pandemi Covid-19.

 

“Keputusan yang diambil pemerintah ini dianggap oleh kami walaupun berat, adalah keputusan yang harus diambil. Bahwa pembatalan ini atau tidak jadinya kita memberangkatan selama dua tahun berturut-turut, itu semata-mata untuk keselamatan dari masyarakat sekaligus jemaah,” terang Maman dalam Diskusi Dialektika Demokrasi yang bertemakan  ‘Nasib Jemaah Haji Indonesia’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

 

Sebagai Anggota Panja Haji, Maman menjelaskan ada tiga poin penting yang menjadi pertimbangan pemerintah sekaligus DPR RI. Di antaranya, terkait soal keselamatan jiwa jemaah di tengah pandemi Covid-19, amanat konstitusi untuk menjaga rakyat Indonesia dari bahaya, dan otoritas Arab Saudi, hingga saat ini, belum memberikan keputusan Indonesia mendapatkan kuota atau tidak.

 

Selama ini, Pemerintah Indonesia sudah berusaha maksimal mengupayakan lewat diplomasi. Namun di sisi lain, akibat situasi dan kondisi dunia terkini, tidak mungkin dapat memberangkatkan calon jemaah haji. Maman berharap masyarakat mengerti bahwa otoritas Arab Saudi memiliki kekhawatiran dampak pandemi Covid-19. Hal ini menjadi maklum karena tidak ingin menciptakan klaster baru seperti kasus di India dan Belanda.  

 

“Kita pahami bahwa kebijakan otoritas Arab Saudi ini menjadi hal yang perlu dihormati juga karena Pemerintah Arab Saudi tidak mau ada klaster keagamaan ini menjadi seperti yang  terjadi di India. Dan, kita pun tahu ini adalah high standart yang diterapkan oleh Arab Saudi. Hingga saat ini masih sulit ditemukan formulasi yang tepat untuk mencegah penyebaran Covid-19,” pungkas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu.

 

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Indonesia memutuskan kembali untuk tidak mengirim calon jemaah pada Ibadah Haji 2021. Penundaan ini menjadi yang kedua kali setelah tahun lalu tidak mengirim jemaah karena pandemi Covid-19. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 Masehi. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dukung Program ‘Kampus Merdeka’, Setjen DPR Gelar ‘Magang di Rumah Rakyat’
14-06-2021 / LAIN-LAIN
Merdeka Belajar menjadi konsep penting dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat....
Revisi UU Pendidikan Kedokteran Beri Kemerdekaan Bagi Dokter
11-06-2021 / LAIN-LAIN
Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) yang kini sedang diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI...
Persiapkan RUU Pendidikan Dokter, Fraksi Golkar Gelar Webinar
11-06-2021 / LAIN-LAIN
Masuknya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 mendorong Fraksi...
Slamet Aryadi Soroti Lonjakan Kasus Covid-19 di Madura
11-06-2021 / LAIN-LAIN
Situasi pandemi Covid-19 di Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur di kabarkan memburuk. Satuan tugas Covid-19 setempat memberlakukan karantina wilayah...