BAKN Kritisi Perencanaan DAK yang Belum Sinkron

03-06-2021 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati saat Rapat Dengar Pendapat BAKN DPR RI dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Foto: Mentari/Man

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengkritik perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  Ia menilai, kondisi saat ini pemerintah daerah yang bergantung anggaran dari pemerintah pusat kesulitan mengoptimalkan program kerjanya.

 

Menurut Anis, DAK menjadi telaahan BAKN setelah mendengarkan berbagai masukan dari kepala daerah. "SAya lihat perencanaan masih belum sinkron antara pemerintah pusat dengan daerah," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat BAKN DPR RI dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

 

Tak jarang, menu kegiatan yang dibutuhkan suatu daerah tidak ditemukan dan sebaliknya. Hal teknis seperti itu, menurut Anis, membuat pelaksanaan program di daerah tidak optimal. "Daerah juga harus menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)  untuk melakukan pengajuan, dimana juklak dan juknis kementerian terkait sering terlambat keluarnya," sebut politisi dapil DKI Jakarta I itu.

 

Sehingga berdasarkan penelusurannya, terdapat beberapa kabupaten yang penyerapan DAK nya masih belum optimal akibat kendala teknis tersebut. Masalah ini, Anis bilang, bukan persoalan baru dan telah terjadi di masa sebelumnya. Ia menilai saat ini permasalahan tersebut masih terjadi pertanda belum adanya perbaikan.

 

Politisi PKS itu turut menyoroti domain pemerintah pusat yang terlalu tinggi terkait perencanaan DAK ini. Menurutnya pemerintah pusat mengambil peran mulai dari perencanaan, evaluasi serta pengendalian. Akibatnya pemerintah daerah cenderung pasif. Ketika juklak dan juknis belum turun, maka program yang direncanakan pemerintah berpeluang terhambat jalannya.

 

Adapun keberadaan DAK sebenarnya akan membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan memajukan daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu diharapkan peraturan yang ada harus dapat membantu dan mendorong daerah melaksanakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. (ah/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...