Alokasi Anggaran untuk Kinerja Legislasi di Ditjen Perundang-undangan Perlu Dimaksimalkan

07-06-2021 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021). Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Polri, Jaksa Agung dan Kemenkumham membahas Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA/RKP) Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2022.

 

"Tapi kami mohon sebagai catatan, bahwa alokasi anggaran, terutama yang terkait dengan legislasi, dan tentu ini di bawah Direktorat Jenderal Perundang-undangan bisa dimaksimalkan," papar Arsul di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

 

Politisi Fraksi PPP ini melihat, ada pelambatan dalam kinerja legislasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan dengan DPR. Ditjen ini bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

 

"Kami melihat ada pelambatan kerja legislasi yang diembah oleh Kemenkumham, banyak hal yang sudah kita sepakati, detailnya akan kami sampaikan di rapat kerja pengawasan," ungkap Arsul.

 

Ditjen Peraturan Perundang-undangan mempunyai tanggung jawab melaksanakan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan.

 

"Bisa dilihat di sini, misalnya yang terkait dengan legislasi yang sudah kita sepakati itu baru RKUHP/KUHP, tapi RUU Pemasyarakatan itu tidak tersebut, dan lain sebagainya. Padahal ini menjadi prioritas kita yang perlu didukung anggaranya," jelas Arsul. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Taufik Basari: Tak Boleh ada Intimidasi Terhadap Tugas Jurnalisme
26-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari memberikan perhatian serius pada kasus dugaan intimidasi terhadap jurnalis oleh oknum Jaksa di...
Pemerintah Perlu Libatkan Santri dalam Pembangunan Bangsa
25-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi beranggapan, santri memiliki sejarah dalam mempertahankan bangsa serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia....
Tindak Polisi Sewenang-wenang, Sahroni Apresiasi Instruksi Kapolri agar Propam Gandeng Komnas HAM
20-10-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberi arahan kepada...
Didik Mukrianto Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Sewenang-wenang pada Rakyat
20-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar bertindak tegas pada personelnya yang...