Anggota DPR Harap KLHK Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

08-06-2021 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah. Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia. Di antaranya, dengan meningkatkan luas tutupan hutan primer di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima, pada tahun 2045 nanti, hanya akan tersisa 18,4 persen tutupan hutan primer dari luas total 189,6 juta hektar.

 

“Beberapa kali kita (Komisi IV) sudah mengingatkan langkah-langkah apa yang bisa mencegah sebaik mungkin agar kerusakan itu tidak benar-benar terwujud sebagaimana prediksi atau sekurang-kurangnya meminalisir lah jika pun ada penurunan dari kualitas lingkungan hidup,” ucap Luluk dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

 

Dalam rapat yang membahas RKA-K/L dan RKP-K/L 2022 itu, dirinya khawatir akan semakin merajalela krisis lingkungan hidup seperti kelangkaan air baku seperti di Bali dan Nusa Tenggara. Menurutnya, jika area tutupan hutan primer tidak diperhatikan dalam program berkelanjutan maka akan semakin memperparah kelangkaan tersebut.

 

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta KLHK untuk memaksimalkan  skema insentif fiskal berbasis ekologi tanpa diskriminasi. Pendekatan ini dinilai memiliki dampak yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan daerah guna memperluas tutupan hutan primer. Tidak hanya daerah yang menjadi fokus tutupan hutan primer, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, namun juga daerah yang memiliki kemampuan tinggi menjaga hutannya.

 

“Mungkin harus ada pendekatan yang memang agak berbeda sekaligus tidak mendiskriminasi. Kalau misalnya di KLHK punya ada provinsi-provinsi yang memang akan dijaga sedemikian rupa karena memang di sana menjadi tutupan hutan tetapi di sisi lain tidak bisa membiarkan juga bagi daerah-daerah atau provinsi yang memang secara in nature berpotensi  mampu menjaga hutannya,” ungkap Luluk.

 

Salah satu daerah yang memiliki kemampuan tersebut, yaitu Jawa. Sebagai daerah yang menyokong penyediaan pangan nasional, luas tutupan hutan primer menjadi agenda penting untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang nantinya mempengaruhi produksi pangan.

 

“Jawa ini juga menjadi tumpuan kita bersama khususnya dalam hal soal penyediaan pangan. Kalau kemudian produksi pangan itu terganggu, dengan adanya kualitas lingkungan hidup buruk yang berdampak pada kemampuan kita untuk menghasilkan sumber-sumber pangan yang berkualitas maka saya kira ini juga akan menganggu kepentingan bersama secara nasional, maka perlu dilihat juga secara integratif,” pungkasnya. (ts/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Andi Akmal Pasluddin Minta GBB Panaikang Makassar 'Upgrade' Teknologi Mesin
21-10-2021 / KOMISI IV
Saat menyambangi Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin...
Hari Pangan Sedunia Momentum Evaluasi Kedaulatan Pangan Dalam Negeri
18-10-2021 / KOMISI IV
Hari pangan sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober merupakan momentum tepat untuk mengevaluasi sejauh mana capaian pengelolaan pangan di...
Komisi IV Apresiasi Produktivitas Balitsereal Maros Sulawesi Selatan
15-10-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi Balai Penelitian Tanaman Serelia (Balitsereal) milik Badan Penelitian dan Pengembangan...
Komisi IV Dukung Pengembangan Taman Nasional Bantimurung
15-10-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan dukungan Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan...