Pansus Otsus Papua Minta Pemerintah Pusat Ikut Berkontribusi Susun Roadmap

08-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Komarudin. Foto: Oji/nvl

 

Ketua Panitia Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Komarudin meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi turut berkontribusi membantu pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat terkait penyusunan kebijakan umum (roadmap) di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diatasi.

 

"Sektor pendidikan, berdasarkan riset UGM, di daerah pedalaman anak-anak tamat SMA masih belum bisa membaca. Sementara di sektor kesehatan problem utama di Papua adalah pertumbuhan penduduk yang rendah karena diserang berbagai penyakit," ungkap Komarudin saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbud Ristek RI dan Menkes RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

 

Untuk itu, melalui revisi RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Komarudin Watubun  meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan Kemendikbud Ristek untuk membuat terobosan yang dapat menyentuh kondisi rakyat di Papua. "Salah satunya kami meminta pemerintah bertekad untuk mencukupi kebutuhan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan," katanya.

 

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin merencanakan program beasiswa kuliah di Fakultas Kedokteran bagis siswa-siswi dari Papua dan Papua Barat. Budi mengatakan rencana ini demi mengatasi kekurangan dan tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di provinsi paling timur Indonesia itu.

 

“Kami akan buat program beasiswa, bagaimana semua lulusan terbaik SMA, di Jayapura, Merauke, Timika, saya mau membujuk supaya mau jadi dokter,” kata Budi.

 

Budi mengatakan, jumlah dokter di Indonesia kini baru 0,4 dokter per 1000 penduduk di Papua dan Papua Barat angkanya lebih kecil lagi dari rata-rata nasional, yakni 0,3 dokter per 1000 penduduk. Padahal untuk rata-rata negara di Asia, ada 1 orang tiap 1000 penduduk.

 

Selain kekurangan SDM tenaga kesehatan, Budi menyatakan banyak dokter kini masih terkonsentrasi di pulau jawa. Rencana program kedokteran ini merupakan salah satu bagian dari transformasi di bidang kesehatan yang dicanangkan Kemenkes RI. Dia pun berharap RUU Otsus Papua bisa sejalan dengan empat rencana transformasi ini. (rnm/er)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yan Permenas Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Papua
23-07-2021 / PANITIA KHUSUS
DPR RI belum lama ini telah menyetujui revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua. Presiden Joko Widodo pun resmi menandatangani...
Yan Permenas: RUU Otsus Papua Atur Hak Pendidikan dan Kesehatan
13-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Yan P. Mandenas menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas...
Guspardi Gaus Harap RUU Otsus Percepat Pembangunan di Papua
13-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Guspardi Gaus berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang...
Esti Wijayati: Ada Tujuh Substansi Pokok Perubahan dalam RUU Otsus Papua
12-07-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) PapuaMY Esti Wijayati memaparkan bahwa dalam perubahan RancanganUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terdapat setidaknya tujuh...