Pemerintah Harus Tuntaskan Kompensasi bagi Penyelenggara Pemilu 2014

08-06-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Geraldi/nvl 

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kenapa pemerintah belum juga membayarkan uang penghargaan penyelenggara Pemilu  tahun 2014. Padahal jabatan mereka pun telah usai pada tahun 2017. Artinya sudah empat tahun para penyelenggara Pemilu menunggu cairnya uang penghargaan  tersebut.

 

Menurutnya, pemberian uang penghargaan penyelenggara Pemilu 2004 diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2010. Penyelenggaraan Pemilu  2009 juga diputuskan melalui  Perpres  Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan bagi penyelenggara Pemilu mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

 

"Tentu hal ini menyedihkan dan memprihatinkan karena pemerintah belum membayarkan uang penghargaan atau kompensasi kepada penyelenggara Pemilu 2014. Seharusnya uang penghargaan itu dibayarkan  begitu  gelaran Pemilu 2014 selesai dilaksanakan. Padahal para penyelenggara Pemilu telah bekerja keras menyukseskan pergantian kepemimpinan nasional dan daerah," tutur Guspardi dalam berita rilisnya, Selasa (8/6/2021).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan dan menuntaskan masalah uang kompensasi atau uang penghargaan untuk 2.747 mantan penyelenggara Pemilu 2014. Negara tidak boleh abai dan lalai memberikan uang penghargaan kepada penyelenggara Pemilu 2014 sebagai bentuk apresiasi atas jasa  para penyelenggaraan pesta demokrasi yang berjalan lancar dan sukses.

 

"Untuk itu saya berharap KPU dapat melakukan koordinasi dengan MenPan RB, Menkeu dan Mensesneg untuk membahas dan  menyelesaikan secara intensif  masalah pembayaran uang penghargaan penyelengara Pemilu 2014, agar dapat segera dibayarkan pemerintah," pungkas legislator dapil Sumatera Barat II itu. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Transformasi Data Analog ke Digital dapat Tingkatan Kualitas Pelayanan Publik
28-07-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyampaikan, transformasi data pelayanan publik dari analog ke digital diyakini akan membawa...
Pola Komunikasi Pusat-Daerah Harus Diperbaiki Dalam Penanganan Covid-19
27-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Ia meminta pemerintah pusat memperbaiki...
Ekonomi Masyarakat Terdampak PPKM, Guspardi Desak Pemerintah Segera Kucurkan Bansos
25-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku prihatin dan kecewa karena belum banyak daerah yang mencairkan dana bantuan sosial....
Sanksi Pelanggar Prokes bisa Diterapkan Setelah Hak Dasar Masyarakat Disalurkan
23-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan, jika pendekatan sanksi kepada pelanggar prokes sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat...