Bangun Kemandirian Fiskal Papua Melalui Penguatan BUMD

09-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Vera Febyanthy dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Andri/nvl

 

Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Vera Febyanthy mendorong agar pembangunan kemandirian fiskal di Papua dapat tercapai melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, menurut Vera, dengan penguatan BUMD tersebut dapat lebih optimal dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, nantinya masyarakat Papua maupun Papua Barat dapat lebih mandiri secara fiskal.

 

“Sehubungan dengan itu, perlu diusulkan kepada Menteri BUMN mulai diadakan pelatihan, pembinaan, dan peluang usaha dan permodalan kepada BUMD provinsi, kab/kota di Papua dengan kemitraan seperti BUMD,” ujar Vera dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua DPR RI dengan dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, Menteri BUMN serta Menteri Investasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

 

Politisi Partai Demokrat tersebut berharap dengan adanya penguatan peran BUMD ini, kontribusi keuangan dana otsus saat ini sebesar 2,25 persen yang berasal dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terhadap APBD Provinsi Papua Barat sebesar kurang lebih Rp 5 triliun, maka pada tahun 2042 mendatang dapat dipenuhi dari keuntungan BUMD tersebut.

 

“Jadi, jangan hanya nanti ke depannya Papua hanya berharap dari anggaran Otsus. Tapi, bagaimana memikirkannya ke depan nanti saat berakhirnya UU Otsus ini. Ini yang harus kita pikirkan,” ujar Vera.

 

Diketahui, Pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dengan masuk Prolegnas Prioritas 2021. Dalam draf RUU Otsus Papua yang diusulkan pemerintah, dana otsus naik menjadi 2,25 persen dari sebelumnya dua persen dari plafon DAU. Adapun sesuai Surat Presiden (Surpres) kepada DPR revisi tersebut dilakukan secara terbatas, yaitu hanya berkaitan pada Pasal 1, 34, dan 76. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Landas Kontinen Perlu Diperbarui Demi Kepentingan Nasional
10-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen Muhammad Syafi’i menjelaskan pentingnya RUU Landas Kontinen untuk diperbarui agar dapat memperjelas...
RUU Landas Kontinen Dinilai Perlu Sebagai Hak Berdaulat atas SDA
10-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Dengan banyaknya potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia sangat penting untuk melakukan penetapan batas laut teritorial, landas kontinen dan...
Revisi UU Otsus, Legislator Minta Kemendes Beri Pandangan Yang Lahirkan ‘Outcome’ Baik Papua
09-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes...
Wilayah Pelosok Papua Masih Minim Akses Layanan Listrik
09-06-2021 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Yan Permenas menjelaskan sebagian besar masyarakat di pelosok Papua masih minim untuk mendapatkan...