Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat

10-06-2021 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Foto: Runi/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan negara tidak bisa terus menerus memajaki rakyat, apalagi jika sampai ada pemikiran menerapkan pajak pada sembilan bahan pokok (sembako). Menurutnya hal tersebut merupakan pengkhianatan kepada rakyat.

 

"Kita ini tidak bisa terus menerus memajaki rakyat kita, apalagi sampai ada pemikiran memajaki sembako, lha wong sembako rakyat aja kita bagi-bagi Pak. Di Komisi XI itu dari lembaga-lembaga ada BUMN, dari pemerintah kita bagi-bagi ke rakyat," tekannya dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

 

Menurutnya, di satu sisi negara membutuhkan penerimaan yang tinggi karena membutuhkan belanja yang banyak untuk menggerakkan pembangunan. Namun, di sisi lain tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah untuk dapat berutang sebelum tahun 2023 utang tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB.

 

"Kita dalam posisi yang maju kena mundur kena. Jadi satu sisi kita butuh penerimaan negara yang tinggi, mau nggak mau ya, karena kita butuh belanja yang banyak, karena belanja yang banyak itu bisa menggerakkan pembangunan kita," ungkap legislator dapil Lampung II ini.

 

Marwan menambahkan, pemerintah perlu mencari gagasan dan terobosan kreatif yang out of the box. Misalnya dengan menerapkan pajak pada transaksi digital. Menurutnya, negara harus memikirkan instrumen yang bisa membuat bisnis tetap berjalan dan memperoleh income yang memadai untuk pembangunan. 

 

“Tiap malam saya nonton TV itu Shopee, Lazada, Tokopedia ya, nggak berhenti-berhenti itu dan transaksi kan berjalan terus, belum lagi barangnya bukan dari kita lagi, bukan dari UMKM kita, jadi nggak ngefek transaksi besar itu, nggak meningkatkan pendapatan rakyat, nggak mendorong pertumbuhan, numpang lewat aja kan, pajak-in lah itu," tambah Marwan.

 

Terakhir, politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap, agar jangan ada keinginan untuk menyulitkan hidup rakyat. Justru negara harus berfikir untuk mensejahterakan rakyat bukan malah menyulitkan hidup rakyat. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Usul Adanya Indikator Layanan Publik Untuk Dorong PNBP Polri
15-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita mengusulkan adanya indikator-indikator khusus yang bisa menunjukkan tingkatan layanan publik dari sektor...
Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang...
Banggar DPR: Relaksasi UKT Diharapkan Berlanjut
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bramantyo Suwondo mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang terus memberikan...
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembangunan IKN Baru di Kaltim
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru...