Mulyanto Minta Kementerian ESDM Libatkan PLN Verifikasi DTKS di Daerah

10-06-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM beserta jajaran di Gedung DPR RI. Foto: Oji/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui instansi yang ada di bawahnya seperti PLN, dalam rangka pemberian subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Verifikasi DTKS tersebut, harus rutin dilakukan di level pemerintah daerah (pemda).

 

“Terkait subsidi listrik, catatan kami adalah ini soal akurasi data. Kita sudah tahu DTKS itu dikritik oleh banyak pihak. Pertama, temuan BPK tahun 2019 menyatakan bahwa DTKS itu tidak akurat. Temuan KPK lebih parah, 16 juta NIK nya tidak sesuai. Kalau saya sebutkan, banyak yang aneh di situ. Ada yang sudah meninggal tapi masih tercatat,” ujar Mulyanto dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

 

Politisi PKS ini menilai lemahnya akurasi DTKS tersebut karena Kementerian Sosial sebagai lembaga penanggung jawab DTKS tersebut tidak dapat ‘menekan’ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan instruksi secara vertikal kepada seluruh pemda di Indonesia. Karena itu, Mulyanto meminta agar Kementerian ESDM untuk lebih optimal dalam berkoordinasi dengan unit vertikal dalam perbaikan data subsidi listrik melalui PLN.

 

“Karenanya catatan saya adalah Kementerian ESDM punya unit vertikal langsung sebetulnya ada yakni PLN. Verifikasi data ini sangat urgen, tidak bisa tergantung pada DTKS. Jadi perlu data yang betul-betul akurat. Namun, secara umum kami setuju,” tambah Mulyanto.

 

Diketahui, dalam raker tersebut, disepakati asumsi dasar awal untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga subsidi listrik untuk tahun anggaran 2022, dengan rincian ICP sebesar 55-70 dolar AS per barel; Lifting minyak dan gas (migas) 1,736-1,950 juta barel setara minyak per hari (BOEPD); Volume BBM bersubsidi sebesar 14,80-15,58 juta kilo liter (kl); Volume LPG bersubsidi sebesar 7,5-8 juta metrik ton (MT); Subsidi tetap minyak solar sebesar Rp500/liter; dan Subsidi listrik sebesar Rp39,50 sampai Rp61, 83 triliun. (rdn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...