Persiapkan RUU Pendidikan Dokter, Fraksi Golkar Gelar Webinar

11-06-2021 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Nurul Arifin. Foto: Runi/Man

 

Masuknya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 mendorong Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) tersebut.

 

Anggota DPR RI Nurul Arifin mengatakan, ada lima hal yang menjadi urgensi pembahasan RUU tersebut. Pertama, mengenai uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter (UKMPPD) yang menjadi satu-satunya syarat kelulusan, dianggap menjadi masalah bagi mahasiswa kedokteran karena selama mengulang UKMPPD banyak mahasiswa yang masih diharuskan membayar SPP, sementara sudah tidak ada lagi proses pembelajaran.

 

"Yang kedua, saat ini kurang lebih terdapat 3000 mahasiswa yang belum mengikuti uji kompetensi adapun uji kompetensi ini dilaksanakan empat kali dalam satu tahun dan keberadaan mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi ini tentu saja menyulitkan mereka yang ingin segera berpraktek sebagai dokter," tambahnya saat membuka Webinar Fraksi Partai Golkar dengan tema ‘Polemik Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran’, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

 

Faktor ketiga yang merupakan salah satu pokok revisi dalam RUU ini adalah mengenai pendidikan akademik profesi yang terdiri dari penugasan dan pengembangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi serta penguasaan kompetensi klinis untuk berpraktek. Selanjutnya, pendidikan kedokteran selama ini sudah terintegrasi dengan tiga ranah yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga antara akademik dan profesi tidak dapat dipisahkan.

 

"Yang terakhir, beberapa tujuan pendidikan kedokteran adalah sebagai berikut, pertama, memberi kepastian hukum pendidikan kedokteran, kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, ketiga, mewujudkan pendidikan mutu, keempat, menghasilkan dokter yang kompeten serta kelima, memenuhi keberadaan dokter di Indonesia," kata Nurul.

 

Tujuan digelarnya webinar ini sendiri, menurut Nurul adalah untuk mendengarkan paparan dari para ahli, mahasiswa kedokteran, organisasi dan asosiasi profesi kedokteran, ahli kesehatan masyarakat, komunitas, dokter dan Kementerian Kesehatan terkait apa saja faktor-faktor krusial yang harus diperhatikan dan perlu diatur dalam revisi UU Pendidikan Kedokteran ini.

 

Terakhir, Nurul berharap webinar ini dapat memperkaya sudut pandang dan menjadi landasan bagi Fraksi Partai Golkar DPR RI dalam menyusun revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dan memberikan solusi yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Andi Akmal Pasluddin Inisiasi Bimtek Petani Hortikultura
16-09-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin bersama Kementerian Pertanian menginisiasi Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas petani pelaku usaha hortikultura...
Over Kapasitas Lapas, Penegakan Hukum Perlu Dibenahi
14-09-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan setidaknya ada tiga permasalahan berdasarkan teori sistem yang harus diselesaikan untuk mengatasi...
UMKM Masih Tetap Hadapi Masalah Pasar
09-09-2021 / LAIN-LAIN
Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terus menghadapi masalah akses pasar untuk memasarkan produk-produknya. Apalagi, di masa...
Kekerasan Seksual Relatif Meningkat, RUU PKS Mendesak Disahkan
07-09-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan suatu kebutuhan hukum...