Legislator Soroti Minimnya Akses UMKM Terbadap Pembiayaan Perbankan

13-06-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Ria/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Kalimantan Timur mencermati data hasil survey Bank Indonesia tentang pembiayaan UMKM kepada perbankan yang dianggapnya masih minim. Anis melihat bahwa sebagian besar pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri, yaitu 77 persen sedangkan sisanya 23 persen dari pihak lain termasuk perbankan. 

 

“Jadi kalau kita lihat di sini lebih dari 50 persen itu masih dibiayai oleh sendiri sedangkan sisanya itu baru oleh pihak lain, antara lain adalah dari pihak perbankan,” kata Anis melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada awak media, Minggu (13/6/2021).

 

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini data tersebut menggambarkan kondisi mayoritas UMKM yang masih unbankable, atau tidak dapat memenuhi syarat sebagai nasabah bankz. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya UMKM untuk mendapatkan akses keuangan atau pembiayaan perbankan, sehingga perlu dicarikan solusinya.

 

Selanjutnya Anis memberikan perhatian terhadap tingkat pendidikan pendidikan pelaku UMKM yang rata-rata lulusan SD sampai SMA.  Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, dengan tingkat pendidikan SDM UMKM ini, membuat mereka kesulitan mengimplementasikan program UMKM.

 

“Namun, persoalan SDM ini bukan hanya di Kaltim tapi juga di seluruh Indonesia, dimana pelaku UMKM rata-rata berpendidikan setingkat SD sampai SMA. Kepada seluruh stakeholder UMKM seperti BI, OJK, dan Kementrian Keuangan mari kita memikirkan bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan,” ujar Anis. 

 

Lalu, ada hal lain yang menarik perhatian Anis, yaitu tentang program Momspreneur yang merupakan program pemberdayaan wanita produktif untuk mewujudkan UMKM sukses.  Momspreneur yang berupa program WUBI (Wirausaha Unggulan Bank Indonesia) yang menyasar pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir di Kaltim.

 

Untuk itu, Anis ingin tahu lebih jauh tentang kondisi perempuan di Kaltim dan alasan Pemprov Kaltim memilih sasaran pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir, serta perkembangan dari Momspreneur ketika mereka melakukan usaha melalui UMKM. 

 

Kemudian, terkait dengan PLB (Pusat Logistik Berikat). Berdasarkan penjelasan perwakilan Bea Cukai Kalimantan Timur, Program PLB ini sangat didukung oleh Bank Indonesia. Apalagi PLB dapat meningkatkan daya saing terutama ekspor produk produk unggulan plastik.

 

“Namun keberadaan PLB di Kaltim masih perlu disinergikan dengan semua program pengembangan ekspor, sejauh ini belum ada UMKM binaan Bank Indonesia yang memanfaatkan fasilitas PLB artinya PLB ini belum dirasakan manfaatnya atau belum bersinergi dengan UMKM dalam hal ini UMKM binaan Bank Indonesia,” jelasnya.

 

Berkaca pada temuan ini, Anis mendorong agar forum yang dihadiri oleh BI, Bea Cukai dan Pemprov Kaltim ini dapat menjadi sarana untuk membicarakan kemudahan dan insentif yang dapat diberikan diberikan oleh program ini. “Alangkah baiknya jika ada sinkronisasi antara kementerian keuangan dalam hal ini Bea Cukai dengan UMKM binaan Bank Indonesia,” ujar Anis.

 

Terkait UMKM, Anis meminta penjelasan tentang realisasi target penyaluran dana bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro melalui BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sejumlah 9111 UMKM, serta bagaimana dengan nasib UMKM yang belum mendapatkannya.

 

Sebab adanya beberapa permasalahan dengan data seperti data alamat penerima yang belum jelas, penerima BPUM yang berada di tempat terpencil sehingga mengalami kesulitan karena jarak ke Bank cukup jauh, serta adanya nomor induk kependudukan ganda, dimana semua masalah ini akan menghambat kemajuan UMKM. 

 

“Saya menghimbau agar kita semua sama-sama punya komitmen bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional Indonesia oleh karena itu semua stakeholder harus berkomitmen untuk bisa memajukan UMKM termasuk di Kalimantan Timur,” pungkas Anis. (alw,rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan
21-07-2021 / KOMISI XI
Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Bersamaan dengan itu, Anggota...
Fathan: Setop Semua Proyek Selain Penanganan Covid-19
21-07-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyerukan agar semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 disetop saja. Semua harus...
Cukai Produk Plastik Apa Perlu Masuk dalam RUU KUP?
15-07-2021 / KOMISI XI
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU KUP dengan para pakar, Anggota Komisi XI DPR RI Satori menanyakan pernyataan...
Pembahasan RUU HKPD Jangan Sampai Terjebak Persoalan Teknis
14-07-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) jangan sampai...