Puteri Komarudin Sampaikan Strategi untuk Pacu Pemulihan Ekonomi Kepri

13-06-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Dok/Man

 

Sebagai wilayah yang secara geografis berhadapan langsung dengan Singapura, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki peran strategis dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Sayangnya akibat pandemi, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mengalami pelemahan menjadi negatif 3,8 persen (yoy) sepanjang tahun 2020.

 

“Kita perlu mengoptimalkan peran pusat-pusat investasi seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, serta mendorong percepatan pembangunan 2 (dua) KEK lainnya yang baru ditetapkan, yaitu KEK Nongsa Digital Park serta KEK Batam Aero Technic,” kata Puteri di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Batam, melalui keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Minggu (13/6/2021).

 

Pada kesempatan yang sama, politisi Partai Golkar itu pun meminta agar implementasi Batam Logistics Ecosystem (BLE), yang merupakan bagian dari pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE) dapat dimaksimalkan.

 

“Kita juga perlu pastikan agar kawasan-kawasan strategis yang telah saya sebutkan tadi dapat terhubung dalam ekosistem ini untuk memberikan pelayanan yang lebih efisiensi, baik dalam hal prosedural hingga biaya logistik. Apalagi sekarang, biaya logistik kita masih relatif tinggi yaitu 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan negara terdekat, seperti Malaysia, yang berada di kisaran 13 persen PDB,” Puteri menguraikan.

 

Puteri juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan PMK No. 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang. Hal ini lantaran penyesuaian ambang batas nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS yang sempat dikeluhkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengusaha ekspedisi di Kota Batam.

 

“Memang, Bea Cukai Batam menyebut bahwa terdapat pengecualian pajak bagi para pelaku UMKM yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Disperindag Kota Batam. Tetapi nyatanya, tak semua pelaku UMKM mengetahui informasi tersebut. Maka dari itu, saya meminta pelaksanaan ketentuan PMK tersebut untuk ditinjau kembali agar tidak menimbulkan distorsi di tengah upaya pemulihan ekonomi,” tegas Puteri.

 

Menutup keterangannya, Puteri mendorong penguatan pada sektor kapasitas sumber daya manusia Kepri guna memastikan terpenuhinya kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan. “Apalagi jika melihat fokus kegiatan pada kawasan-kawasan strategis yang akan didorong seperti ekonomi kreatif dan digital, pariwisata, industri manufaktur, bahkan industri perbaikan dan perawatan pesawat (MRO). Di mana sektor-sektor tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan serta berdaya saing tinggi yang perlu kita siapkan dari sekarang,” tutupnya.

 

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku optimis peran kawasan strategis di Kepri tidak hanya mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, tetapi juga perekonomian nasional. “Kita juga memiliki potensi pariwisata di Nongsa dan Bintan. Kita akan terus dorong dengan mengupayakan kebijakan travel bubble. Kita sedang bahas secara intensif dengan melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Singapura. Mudah-mudahan bulan juni ini, kebijakan travel bubble ini bisa dimulai. Karena saat ini kita juga sedang mengejar target vaksinasi,” ujar Ansar. (alw,eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan
21-07-2021 / KOMISI XI
Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Bersamaan dengan itu, Anggota...
Fathan: Setop Semua Proyek Selain Penanganan Covid-19
21-07-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyerukan agar semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 disetop saja. Semua harus...
Cukai Produk Plastik Apa Perlu Masuk dalam RUU KUP?
15-07-2021 / KOMISI XI
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU KUP dengan para pakar, Anggota Komisi XI DPR RI Satori menanyakan pernyataan...
Pembahasan RUU HKPD Jangan Sampai Terjebak Persoalan Teknis
14-07-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) jangan sampai...