Pemda Harus Aktif Bantu Pengembangan UMKM yang Orientasi Ekspor

13-06-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemda Kaltim di Samarinda, Kaltim. Foto: Ria/nvl

 

Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI), akses pembiayaan UMKM ke perbankan masih minim. 77 persen pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri serta sisanya 23 persen dari pihak lain termasuk perbankan. Selain itu, mayoritas UMKM juga masih mengalami keterbatasan sehingga mengalami hambatan untuk mendapatkan akses keuangan atau pembiayaan perbankan. 

 

"Mengingat banyaknya kendala UMKM, maka diperlukan inovasi strategi pengembangan UMKM agar UMKM mampu naik kelas sampai ke level digital dan ekspor," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemda Kaltim yang turut dihadiri oleh stakeholder bidang ekonomi dan keuangan, di Samarinda, Kaltim, Jumat (11/6/2021). 

 

Dolfie menerangkan, kondisi pasar global saat ini mulai meningkat. Momen ini harus dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi melalui UMKM. Untuk itu, pendampingan agar  UMKM berorientasi ekspor perlu terus digenjot dengan pelibatan Pusat Logistik Berikat (PLB) Kalimantan Timur serta Pemda Kaltim, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 

 

"Walaupun berada dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan banyak melakukan intervensi. Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana kebijakan ini berjalan di lapangan, apakah sudah bisa mengangkat UMKM yang berorientasi ekspor," jelasnya  

 

Melalui sinergi yang mumpuni, Dolfie berharap nantinya dapat memberikan dukungan sepenuhnya kepada UMKM agar mampu melakukan ekspor atas produk unggulannya. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur lebih meningkatkan ke depannya. "Untuk itu, sensitivitas pemda juga diperlukan untuk meningkatkan UMKM, kebijakan sudah ada pemerintah daerah harus jemput bola kembangan UMKM yang berorientasi ekspor," tegas politisi PDI Perjuangan itu. 

 

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyayangkan ketidakhadiran Pimpinan Daerah Kaltim dalam pertemuan itu. Pasalnya, dukungan Komisi XI DPR RI bersama mitra kerja sangat berpotensi mendukung percepatan pemulihan ekonomi Kalimantan Timur. "Masih banyak kendala yang dialami oleh UMKM, kita mau tahu sejauh mana langkah Pemprov Kaltim sebagai pembina dalam memfasilitasi UMKM. Sangat disayangkan pemda tidak hadir," ungkapnya. 

 

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BI di Kaltim diantaranya memberikan bantuan teknis/fasilitas dan memberikan sarana dan prasarana agar UMKM dapat naik kelas. Terdapat empat tahapan umum yang digunakan oleh BI dalam mengklasifikasi hal tersebut yakni UKM Potensial, UMKM Sukses, UMKM Digital dan UMKM Ekspor. 

 

Sementara dalam pengembangan akses keuangan atau akses pembiayaan kepada UMKM, BI senantiasa bersinergi dengan stakeholder melalui program- program pemberian bantuan teknis dan sarana prasarana agar UMKM produktif di level subsisten dan potensial naik kelas menjadi UMKM sukses sehingga menjadi layak dibiayai. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan
21-07-2021 / KOMISI XI
Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Bersamaan dengan itu, Anggota...
Fathan: Setop Semua Proyek Selain Penanganan Covid-19
21-07-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyerukan agar semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 disetop saja. Semua harus...
Cukai Produk Plastik Apa Perlu Masuk dalam RUU KUP?
15-07-2021 / KOMISI XI
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU KUP dengan para pakar, Anggota Komisi XI DPR RI Satori menanyakan pernyataan...
Pembahasan RUU HKPD Jangan Sampai Terjebak Persoalan Teknis
14-07-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) jangan sampai...