KOMISI III MINTA KPK JELASKAN ALASAN PENONAKTIFAN ANTASARI AZHAR

07-05-2009 / KOMISI III
Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum meminta penjelasan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang alasan dan dasar hukum KPK menonaktifan Antasari Azhar sebagai Ketua KPK. Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan saat melakukan RDP dengan jajaran pimpinan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/5). Menurut Trimedya, keputusan pimpinan KPK menonaktifkan Antasari dan mengangkat Wakil Ketua KPK untuk memimpin bergantian adalah melanggar Undang-Undang tentang KPK. Dikesempatan yang sama Komisi III DPR mempertanyakan mengenai dasar hukum pimpinan KPK menunjuk Pelaksana Ketua Harian secara bergantian diantara 4 orang wakil ketua KPK Selain itu, Komisi III juga ingin mengetahui mengenai pelaksanaan kinerja KPK pasca tidak aktifnya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK, “Dengan penonaktifan ketua KPK maka unsur pimpinan KPK tidak lagi berjumlah 5 orang seperti yang ditentukan dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK,”kata Trimedya. Menjawab pertanyaan tersebut salah satu pimpinan KPK yang saat ini menjadi Plh Ketua KPK Chandra M.Hamzah menerangkan bahwa jajaran pimpinan KPK tidak pernah menyebutkan status Antasari Azhar sebagai Ketua KPK non aktif, namun ia menambahkan istilah non aktif tersebut hanya interpretasi yang berkembang di media massa dan di masyarakat. "Tidak ada satupun dari kami yang memakai istilah nonaktif," kata Chandra. Ia menambahkan, perbedaan interpretasi tersebut berkembang setelah jajaran pimpinan KPK melakukan konfrensi pers di gedung KPK Jumat (1/5) malam. “Saat konfrensi pers tersebut, jajaran pimpinan memutuskan antara lain untuk melepaskan kewenangan Antasari Azhar agar Ketua KPK tersebut dapat fokus untuk menangani permasalahan hukum yang tengah dihadapinya,”jelasnya. Lebih lanjut ia memaparkan, keputusan untuk melepaskan kewenangan Antasari dan menyerahkan kepemimpinan institusi kepada empat wakil ketua telah diambil secara bersama oleh lima pimpinan, termasuk Antasari sendiri, sehingga keputusan itu bersifat sah dan mengikat. “Hal tersebut juga diperkuat dari pernyataan Pak Antasari sendiri saat jajaran pimpinan melakukan rapat di rumah Antasari pada Jum’at (1/5) sore, dimana saat itu Pak Antasari mengatakan bahwa permasalahan yang tengah dialaminya cukup berat serta akan menyita banyak waktu dan pikiran,”ungkap Chandra “Karena alasan tersebut ia (Antasari) telah menyerahkan sepenuhnya kepemimpinan KPK kepada empat wakil ketua secara periodik dan kolegial, nah setelah itu malamnya kami lalu melakukan konfrensi pers di gedung KPK”tambahnya. Hal senada dikatakan Wakil Ketua KPK Bibir S Rianto mengatakan tidak pernah mengatakan status Antasari adalah nonaktif. Sedangkan Wakil Ketua KPK Haryono Umar menegaskan, Antasari Azhar tetap menjadi Ketua KPK sebelum ada pengumuman resmi pemberhentian sementara dari Presiden. Sementara itu, Wakil Ketua KPK M Jasin menuturkan, pimpinan KPK yang statusnya ditetapkan sebagai tersangka masih akan menerima 75 persen dari seluruh gaji yang biasa diterima. Mengenai penunjukan secara bergantian pimpinan KPK sebagai Plh, Chandra menerangkan menjadi pelaksana harian (PLH) Ketua KPK adalah hal biasa bagi 4 wakil ketua KPK dan juga sudah sesuai dengan pasal 32 ayat 2 UU No.30 tahun 2002 “Jadi bukan hanya terjadi saat Antasari Azhar berstatus tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen baru-baru ini saja dan biasanya ika pada saat bapak berhalangan sementara, kita memang menunjuk PLH,”ujarnya. Ia mencontohkan, saat Antasari umroh 7-17 Juli 2008, Bibit Samad Riyanto ditunjuk sebagai PLH Ketua KPK. Pada 2-8 Desember 2008 Antasari pergi ke London, Chandra jadi PLH. 17-21 Desember 2008, Antasari pergi ke AS, Haryono Umar menjadi PLH. Mengenai kinerja KPK, Chandra menjelaskan bahwa dengan adanya kasus ini ia yakin tidak akan mempengaruhi kinerja dari KPK itu sendiri, karena di dalam KPK itu sendiri dalam menyelesaikan suatu kasus biasanya dilakukan secara musyawarah, mufakat dan jujur. “Jadi meskipun pimpinan KPK berjumlah genap, pimpinan KPK bisa tetap mengambil keputusan,”tegasnya. Sekedar mengingatkan, Antasari Azhar sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Polisi pun sudah menahan Antasari. Atas kasus itu, KPK menonaktifkan Antasari. Posisi Antasari sebagai Ketua KPK akan dijabat secara bergantian oleh empat komisioner, yakni Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono Umar, dan M Yasin. Antasari Dijerat dengan Pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Antasari sampai saat ini masih diduga sebagai dalang atau otak pembunuhan Nasrudin dengan motif cinta segitiga. Polri telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Tiga tokoh top ikut dimasukan dalam daftar tersangka yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Antasari Azhar, pengusaha Sigid Haryo Wibisono, dan perwira polisi, Komisaris Besar Williardi Wizar. Nasrudin ditembak usai bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00 WIB. Sabtu 14 Maret 2009. Dua peluru bersarang di kepalanya. Polisi hingga saat ini belum mengumumkan motif lain, selain motif asmara, terkait pembunuhan Nasrudin.(nt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Setujui Guntur Hamzah Dicalonkan Jadi Hakim Konstitusi
29-09-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara sah menyetujui Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi atas usul lembaga DPR RI. Wakil...
Komisi III Resmi Pilih Johanis Tanak Sebagai Pimpinan KPK
28-09-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara resmi memilih dan menetapkan Johanis Tanak sebagai calon anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Komisi III Apresiasi Polda Sumut Terkait Pemberantasan Kasus Perjudian
25-09-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara terkait penanganan tindak...
Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi
24-09-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo mengusulkan penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak...