Ruang Kebijakan Pemerintah yang Besar Harus Diawasi

15-06-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Inosentius Samsul saat memberi sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD) PKAKN bertajuk ‘Evaluasi Kebijakan PC PEN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19’. Foto: Husen/rni

 

Pemerintah sudah diberi ruang kebijakan yang sangat besar terkait penanganan Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Untuk itu, DPR perlu mengeritisi sekaligus mengawasinya. Dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekjen DPR RI memberi dukungan kajian untuk pengawasan tersebut.

 

Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Inosentius Samsul saat memberi sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD) PKAKN bertajuk ‘Evaluasi Kebijakan PC PEN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19’ di Jakarta, Senin (14/6/2021).

 

"Pemerintah sudah diberi ruang melalui UU No.2/2020 yang tadinya Perppu No.1/2020. Kalau semakin besar ruangnya itu, perlu dikritisi dan diawasi. Kecenderungan korupsi bisa saja terjadi. Fungsi check and balances harus kuat," ucap Sensi, sapaan akrabnya.

 

Seperti diketahui, UU No.2/2020 mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Regulasi ini menurut Sensi, merupakan kebijakan sentral untuk menangani Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Alokasi anggarannya sangat besar, mencapai Rp579,78 triliun untuk tahun 2020.

 

PKAKN ingin membangun check and balances yang kuat di parlemen dengan mengawasi pergerakan anggaran PC PEN yang sangat besar itu. Hasil kajian PKAKN akan diserahkan ke semua alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. "Kita tetap ingin menjaga agar mekanisme di pemerintah tetap berjalan. Namun, fungsi check and balances antara pemerintah dan DPR juga berjalan.

 

Sementara mengomentari FGD yang digelar PKAKN itu, Sensi menyatakan, ini bagian dari memperkuat sistem kontrol tersebut. Ia tidak ingin diskusi ini berhenti pada tataran pembicaraan. Lebih dari itu, harus memberi masukan yang cepat, tepat, dan akurat bagi DPR. FGD ini, lanjutnya lagi, menjembatani pandangan para pakar dan akademisi untuk kemudian menjadi bahan kajian yang disajikan bagi semua AKD di DPR.

 

"Prinsip di BKD adalah cepat, tepat, dan akurat. Saya harapkan, setelah diskusi hari ini, dua atau tiga hari yang akan datang sudah ada output-nya. Bahkan, sudah ada tanggapan kepada komisi terkait. Jangan juga terlalu lama. Anggota Dewan tidak mau bertele-tele. Ambil intinya dan cepat disampaikan. Jangan sampai perguruan tinggi lebih cepat menyampaikan. Diskusi ini sangat ditunggu-tunggu hasilnya. Kita semua membutuhkan data yang cepat dan akurat untuk mengambil kebijakan yang baru," tandasnya. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pelaksanaan Ibadah Kurban di Kompleks Parlemen Taati Prokes
21-07-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Suasana Iduladha di tengah pandemi Covid-19 tak menyurutkan semangat Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI dalam melaksanakan ibadah...
LHP Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Raih Opini WTP
15-07-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dan lembaga Tahun 2020, sebagian besar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
'Big Data' Untuk Parlemen Modern yang Produktif
14-07-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri. Salah satunya dengan membangun Big Data yang terintigratif dan komprehensif. Teknologi informasi...
‘Big Data’ DPR Butuh SDM Cakap Digital
14-07-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pembangunan sistem Big Data DPR RI yang sedang dicanangkan sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cakap digital. Kepala Badan...