Adies Kadir Optimis ‘Overcrowding’ Lapas Dapat Diselesaikan

17-06-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. saat melakukan kunjungan kerja ke lapas Kelas II A Tangerang, Provinsi Banten. Foto: Taufan/rni

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menilai lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) di Indonesia saat ini sudah mengalami situasi yang mengkhawatirkan. Permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya, masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan penghuni dan overcrowding yang dialami sebagaian besar lapas di Indonesia.

 

“Masalah overcrowding di lapas Indonesia tak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kami Komisi III meninjau langsung ke lapas-lapas besar yang ada untuk melihat langsung permasalahan yang sedang terjadi,” kata politisi Golkar tersebut di Lapas Kelas II A Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (17/6/2021).

 

Kelebihan penghuni yang dimaksud ialah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang/kapasitas penjara maupun lapas yang tersedia. Dalam arti jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan lapas.

 

“Kelebihan penghuni itu kan akibat kesalahan penanganan setiap tahanan dari polisi, kejaksaan dan lainnya disatukan, berbagai macam masalah tindak pidana disatukan tidak dibeda-bedakan hal ini yang menjadi masalah utama mengapa lapas ini overcrowding” sebut Adies.

 

Politisi dapil Jawa Timur I ini menyampaikan, setiap kasus narkoba harus dipisah tidak boleh disatukan sebab terdapat golongan masyarakat pengguna narkoba yang ada mulai dari pemakai, pengedar dan bandar.

 

“Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa lapas itu over karena kasus narkoba saja digabung, harusnya dipisah karena ada pengguna yang coba-coba kemudian pengedar bahkan bandar, apalagi anak muda sekarang ini kan ada yang hanya coba-coba harusnya dibedakan,” pungkasnya. (tn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kepolisian Jalankan Tugas Secara Humanis
16-09-2021 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RIHerman Herry menjelaskan kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana undang-undang harus memiliki wawasan kebebasan berekspresi dan...
Tanggulangi Teroris, BNPT Harus Rangkul Tokoh Masyarakat
16-09-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Pribowo menanggapi pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar...
Penegak Hukum dan lembaga Peradilan Hendaknya Berkoordinasi untuk Akomodasi Hukum Adat
15-09-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menjelaskan, Indonesia sudah saatnya menerapkan sistem peradilan restoratif berupa hukum adat yang berlandaskan...
Komisi III akan Panggil Menkumham untuk Tindaklanjuti RUU PAS
15-09-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan, Komisi III akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly...