Komisi X Nilai Belum Ada Kebijakan Komprehensif Terkait Rekrutmen Guru Honorer

17-06-2021 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan permasalahan terkait rekrutmen guru honorer di tanah air. Padahal, persoalan guru honorer telah berlangsung sekian lama, namun hingga kini belum ada kebijakan afirmasi terhadap kesejahteraan maupun status guru honorer.

 

“Kebijakan menyangkut soal guru belum sesuai dengan harapan dan cita-cita Komisi X. Sebab belum ada kebijakan komprehensif yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menuntaskan persoalan terkait dengan guru yang ada di seluruh Indonesia, baik guru honorer di sekolah swasta maupun negeri," kata Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN dengan pihak-pihak terkait di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

 

Ia mengatakan, tahun ini pemerintah meniadakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebagai gantinya, pemerintah membuka jalur perekrutan satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Namun, menurut Huda, kebijakan tersebut merupakan kebijakan jangka pendek untuk afirmasi guru honorer yang telah mengabdi lama. "Faktanya usulan guru PPPK baru mencapai 500 ribu atau separuh formasi yang dibuka, ini semakin jauh cita-cita dan harapan kita," terangnya.

 

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan guru ini secara menyeluruh. Bahkan, ia mengusulkan agar formasi CPNS berikutnya memprioritaskan kebutuhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, saat ini Indonesia darurat guru.  "Profesi yang harus diutamakan untuk menjadi PNS sesungguhnya adalah guru. Penerimaan pegawai kementerian bisa diangkat melalui jalur PPPK, justru persoalan guru yang harus kita tuntaskan," imbuhnya.

 

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong adanya afirmasi terhadap guru honorer yang telah mengabdi sekian lama menjadi PNS/ASN. Salah satunya dengan mempertimbangkan masa pengabdian guru dalam pengangkatan satu juta PPPK. Menurutnya, komitmen ini yang belum menjadi prioritas pemerintah.

 

“Kalau keterbatasan, kita memahami akibat dampak dari pandemi Covid-19 ini cukup mempengaruhi penerimaan keuangan negara. Tapi, kalau keterbatasan itu bukan menyangkut anggaran tetapi kemauan, ini yang kami tidak inginkan. Kami mendesak agar rekomendasi panja ini tegas angkat guru honorer menjadi ASN PNS bukan hanya PPPK," imbuh politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini.

 

Dalam pengangkatan ASN, ia juga meminta pemerintah memperhatikan kalangan guru TK/lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). "Saya berpandangan bahwa dalam dunia pendidikan paling penting guru Paud, karena dalam masa - masa itu pembentukan sel otak anak secara maksimal. Saya harap Panja bisa memberikan rekomendasi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah," terangnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fikri Faqih: Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA
28-07-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai program Asesmen Nasional (AN) yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset...
Pengunduran Diri Ari Kuncoro dari Komisaris BUMN Diapresiasi
23-07-2021 / KOMISI X
Pengunduran diri Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama (independen) BRI mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI...
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Untuk Cegah Generasi yang Hilang
15-07-2021 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas merupakan cara untuk mencegah lahirnya generasi...
Naturalisasi Jangan Kecilkan Perasaan Atlet Lokal
14-07-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan, naturalisasi atlet asing jangan sampai mengecilkan perasaan hati atlet-atlet lokal yang...