Komisi VII Dorong Percepatan Pembangunan Smelter di Mempawah

19-06-2021 / KOMISI VII

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT BAI di Mempawah, Kalimantan Barat. (Foto: Sofyan/sf)

 

Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ditargetkan rampung dibangun pada 2023. Komisi VII DPR RI mendorong percepatan pembangunan smelter yang akan dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) anak perusahaan BUMN PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk tersebut.

 

“Hadirnya Komisi VII ke smelter PT BAI ini sebenarnya dalam rangka untuk men-support PT BAI agar bisa melakukan percepatan proses pembangunan smelter. Karena implikasi (smelter) secara ekonomi buat masyarakat sekitar maupun seluruh Kalbar yang cukup signifikan,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau proyek SGAR di Mempawah, Kalbar, Kamis (17/6/2021). Peninjauan dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

 

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, sebelumnya Komisi VII DPR RI sudah berdiskusi dengan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, perwakilan Kementerian ESDM, serta Dirut PT BAI terkait kendala maupun hambatan dalam pembangunan smelter itu. Maman memastikan pihaknya memberikan dukungan dalam penyelesaian kendala-kendala tersebut. Selain itu, Maman berharap kehadiran smelter ini bisa memberikan dampak semaksimal mungkin terhadap ekonomi Mempawah dan Kalbar pada umumnya.

 

Namun Maman menggarisbawahi terkait jumlah tenaga kerja yang akan diserap SGAR ini. Menurutnya dengan menyerap 800 tenaga kerja, belum terlalu signifikan. Sehingga Maman menilai yang perlu dikembangkan adalah efek domino dari adanya smelter ini. Salah satunya adalah pemasok-pemasok bauksit dari beberapa perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sekitar smelter. Kendati pasokan bauksit itu didominasi oleh PT Antam, harapannya sektor swasta turut terlibat, sehingga turut menyerap tenaga kerja lokal.

 

“Harapan kita juga dibuka kepada IUP-IUP swasta, supaya nanti IUP swasta juga bisa menyerap tenaga kerja. Pastikan nanti ada proses penambangan bauksit di sekitarnya untuk disuplai ke PT BAI. Jadi tidak bisa serta-merta hanya dibebankan kepada PT BAI saja kalau kita bicara konteks penyerapan tenaga kerja. Harapan kita justru nanti ada efek domino, perusahaan-perusahaan servis yang bekerja di PT BAI, kontraktor lokal masuk, terus tambang-tambang sekitar nanti terbuka. Nah itu tenaga kerja semua terserap. Itu efek domino yang kita harapkan,” tandas legislator dapil Kalbar I itu.

 

Sebelumnya, Bupati Mempawah Erlina menjelaskan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Mempawah itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Maka atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah mendorong percepatan pembangunan, baik proyek di Pelabuhan Kijing maupun pembangunan pabrik SGAR PT yang dikelola BAI di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah.

 

Bupati Erlina berharap kehadiran PSN mampu membawa perubahan bagi peningkatan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, hingga penanggulangan kemisikinan. Termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mempawah yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. “Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu dari Komisi VII DPR RI dapat memberikan dukungan dan rekomendasi untuk percepatan pembangunan dan pengoperasian smelter PT BAI,” harapnya.

 

Sementara itu, Dirut PT BAI Dante Sinaga mengatakan progres pembangunan smelter PT BAI sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Pihaknya menargetkan smelter akan beroperasi pada tahun 2023. Ia mengklaim kendala di lapangan sudah terselesaikan. “Kerja sama dengan pemerintah kabupaten sudah dilakukan, dan hubungan dengan pemerintah provinsi juga sudah dibangun. Serta masyarakat juga sangat kondusif," tuturnya.

 

Dante memastikan, progres pembangunan sampai saat juga tetap berjalan demi mengejar target penyelesaian yang sudah direncanakan. “Konstruksi sudah jalan, pekerja TKA (Tenaga Kerja ASING) juga yang sudah diberikan izin dari pemerintah juga sudah datang di sini (PT BAI). Jadi ini sudah jalan semuanya. Juli 2023 semua akan selesai,” jelas Dante kepada Komisi VII DPR RI. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...