Mulyanto Sambut Baik Kemenperin Jadi Mitra Komisi VII

24-06-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Andri/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kesepakatan untuk menempatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai mitra Komisi VII DPR RI yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa 22 Juni 2021 kemarin menjadi sebuah pertanda adanya perubahan paradigma dan logika kemitraan dari bidang Energi, Riset dan Teknologi. Dimana energi menjadi arah prioritas kerja riset, teknologi dan lingkungan hidup menjadi Energi dan Industri.

 

"Dalam logika kemitraan ini kita berpikir bagaimana meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi dalam rangka menggerakan industrialisasi nasional. Nantinya tetap ada mitra terkait ristek seperti BRIN, BPPT, LIPI, BATAN, Bapeten, LAPAN, dan BIG,” jelas Mulyanto dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.

 

Mulyanto menambahkan, semua mitra tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan ristek dari invensi menuju inovasi dalam dimensi ekonomi, terutama terjadi dalam industri. Hilirisasi hasil-hasil ristek yang signifikan adalah dalam bentuk komersialisasi oleh industri. “Ke depan arahnya nampak seperti itu. Pembangunan industri menjadi tujuan prioritas bidang energi dan ristek,” sambungnya.

 

Politisi Fraksi PKS ini berharap, perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang tidak lagi menjadi mitra Komisi VII masih tetap diberikan terhadap aspek pengelolaan lingkungan pertambangan dan energi. Pasalnya hal itu merupakan aspek krusial dalam pembangunan energi. Bukan tidak mungkin, masyarakat dan lingkungannya akan menjadi korban dari eksploitasi ESDM jika masalah pengelolaan lingkungan ini kurang mendapat perhatian. Dengan kata lain hal tersebut sangat terkait dengan sustainsbilitas pembangunan nasional.

 

"Di sisi lain, perhatian Komisi VII terkait program hilirisasi mineral, yang merupakan implementasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, menjadi klop (cocok-red) dengan adanya mitra baru Komisi VII, yakni Kemenperin. Sebab, sisi pertambangan dari program hilirisasi mineral ini sudah cukup baik dilaksanakan Kementerian ESDM. Namun upaya ini tidak akan optimal kalau kita berhenti pada ekspor bahan setengah jadi,” ungkapnya.

 

Ekspor fero nikel (FeNi) atau NPI (nickel pig iron) misalnya, yang perlu didorong ekspor barang jadi produk mineral kita, baik berupa stainles steel, nikel sulfat, atau baterai listrik, dan lain-lain. Hal itu semata agar nilai tambah dan multiflier effect dari program hilirisasi semakin tinggi, dan benar-benar dirasakan nyata oleh masyarakat secara nyata. Dengan begitu, peran Kemenperin menjadi sangat vital di sisi hilir industri mineral ini. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Keberpihakan Pemerintah untuk Kembangkan Pembangkit Listrik berbasis EBT
17-09-2021 / KOMISI VII
Pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ternyata bisa berfungsi sebagai penopang beban puncak kelistrikan. Salah satu pembangit EBT yang...
Ridwan Hisjam Dorong Pertumbuhan Kawasan Industri Halal di Indonesia
17-09-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI M. Ridwan Hisjam mendorong pertumbuhan kawasan industri halal di Indonesia. Adanya kawasan industri halal tersebut...
Komisi VII Apresiasi Hilirisasi Nikel PT OSS
17-09-2021 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI meninjau langsung proses produksistainless steelPT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi...
Indonesia Jangan Hanya Jadi ‘Marketplace’ Vaksin Negara Lain
16-09-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Cristina Barends mempertanyakan perbedaan perlakuan antara 6 platform vaksin merah putih yang ada dengan...