Mulyanto Sambut Baik Kemenperin Jadi Mitra Komisi VII

24-06-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Andri/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kesepakatan untuk menempatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai mitra Komisi VII DPR RI yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa 22 Juni 2021 kemarin menjadi sebuah pertanda adanya perubahan paradigma dan logika kemitraan dari bidang Energi, Riset dan Teknologi. Dimana energi menjadi arah prioritas kerja riset, teknologi dan lingkungan hidup menjadi Energi dan Industri.

 

"Dalam logika kemitraan ini kita berpikir bagaimana meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi dalam rangka menggerakan industrialisasi nasional. Nantinya tetap ada mitra terkait ristek seperti BRIN, BPPT, LIPI, BATAN, Bapeten, LAPAN, dan BIG,” jelas Mulyanto dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.

 

Mulyanto menambahkan, semua mitra tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan ristek dari invensi menuju inovasi dalam dimensi ekonomi, terutama terjadi dalam industri. Hilirisasi hasil-hasil ristek yang signifikan adalah dalam bentuk komersialisasi oleh industri. “Ke depan arahnya nampak seperti itu. Pembangunan industri menjadi tujuan prioritas bidang energi dan ristek,” sambungnya.

 

Politisi Fraksi PKS ini berharap, perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang tidak lagi menjadi mitra Komisi VII masih tetap diberikan terhadap aspek pengelolaan lingkungan pertambangan dan energi. Pasalnya hal itu merupakan aspek krusial dalam pembangunan energi. Bukan tidak mungkin, masyarakat dan lingkungannya akan menjadi korban dari eksploitasi ESDM jika masalah pengelolaan lingkungan ini kurang mendapat perhatian. Dengan kata lain hal tersebut sangat terkait dengan sustainsbilitas pembangunan nasional.

 

"Di sisi lain, perhatian Komisi VII terkait program hilirisasi mineral, yang merupakan implementasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, menjadi klop (cocok-red) dengan adanya mitra baru Komisi VII, yakni Kemenperin. Sebab, sisi pertambangan dari program hilirisasi mineral ini sudah cukup baik dilaksanakan Kementerian ESDM. Namun upaya ini tidak akan optimal kalau kita berhenti pada ekspor bahan setengah jadi,” ungkapnya.

 

Ekspor fero nikel (FeNi) atau NPI (nickel pig iron) misalnya, yang perlu didorong ekspor barang jadi produk mineral kita, baik berupa stainles steel, nikel sulfat, atau baterai listrik, dan lain-lain. Hal itu semata agar nilai tambah dan multiflier effect dari program hilirisasi semakin tinggi, dan benar-benar dirasakan nyata oleh masyarakat secara nyata. Dengan begitu, peran Kemenperin menjadi sangat vital di sisi hilir industri mineral ini. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...