Indonesia Butuh Platform Perikanan Nasional

25-06-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL

Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus. Foto: Andri/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus menilai, poin 14 dalam Sustainability Development Goals (SDG’s) yang telah disepakati, yakni menjaga ekosistem laut, Untuk itu, menurutnya Indonesia harus memiliki platform perikanan nasional untuk menjaga konsistensi

 

Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus menilai, salah satu poin dalam Sustainability Development Goals (SDG’s) yang mencakup ekosistem serta sumber daya laut di Indonesia tetap terjaga yaitu SDG’s 14 yang berisi tentang Menjaga Ekosistem Laut. Untuk itu, menurutnya dalam upaya menjaga konsistensi, Indonesia harus memiliki platform perikanan nasional.

 

“Artinya bagaimana para stake holder konsisten menjaga platform tersebut, sehingga kebijakan atau policy yang diberikan kepada masyarakat terutama perikanan dijalankan dengan baik. Dengan begitu tidak akan ada lagi pertentangan atau benturan antara sustainability atau keberlangsungan dengan kesejahteraan,” ujar Ichsan dalam acara bedah buku ‘Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG’s 14’ yang ditulis oleh Nimmi Zulbairnarni, di DPR RI, Jakarta, Jumat (25/6/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mencontohkan, kasus yang cukup fenomenal dan kontroversi belakangan ini dimana terjadi pro dan kontra atas kebijakan pelarangan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Saat itu cantrang dianggap merusak lingkungan laut, namun di sisi lain mayoritas nelayan selama ini masih menggunakan alat tangkap tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat ribuan nelayan berdemo di Istana Negara.

 

Buku Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG’s 14 ini dibuat sebagai bagian dari kontribusi dari pihak akademisi kepada parlemen, yang target umumnya adalah bagaimana menjaga konsistensi agar platform pembangunan perikanan ini berjalan on the track

 

Meski demikian, dari acara bedah buku tersebut Ichsan menggaris bawahi dua hal. Pertama, platform yang sangat baik tersebut memang terkendala satu hal yang mudah diungkapkan, namun sulit dijalankan, yakni koordinasi. Ini menjadi satu agenda yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

 

Kedua, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yakni konsistensi. Konsistensi terkait kebijakan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para stake holder kelautan dan perikanan. Agar bagaimana memberikan kontribusi pembangunan ke depan, serta membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan nelayan. Sehingga bisa membuktikan bagaimana sektor perikanan dan kelautan tidak lagi menjadi sebuah giant sleeping bagi negeri ini, melainkan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan bangsa. (ayu/er)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Deputi Administrasi DPR Lepas Lima PNS yang Masuk Masa Pensiun
29-06-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Sumariyandono menyambut baik program permodalan yang diberikan oleh PT Taspen khusus untuk para...
Ketua dan Wakil Ketua Pengurus dan Pengawas Koperasi Setjen DPR Periode 2022-2026 Terpilih Secara Aklamasi
23-06-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL
Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI memilih Ketua dan Wakil Ketua Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI periode tahun 2022-2026....
Sekjen DPR Apresiasi Kenaikan SHU Koperasi Setjen DPR Meski Situasi Pandemi
23-06-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL
Koperasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-36. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPR RI...
Tingkatan Kualitas Layanan Publik, Sekjen DPR Lantik Pejabat Struktural dan Fungsional
22-06-2022 / SEKRETARIAT JENDERAL
Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, cepat, efektif, dan adaptif pada era digitalisasi, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar...