Herman Hery Usul Bentuk Panja Penegakan Hukum Terkait Narkoba

28-06-2021 / KOMISI III

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. Foto; Jaka/Man

 

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Narkotika, dan akan menggelar pertemuan bersama sejumlah lembaga terkait untuk menyamakan visi pemberantasan narkoba.

 

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum, khususnya tindak pidana narkotika, saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI akan menginisiasi dibentuknya Panja Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Narkotika," kata Herman dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (28/6/2021), terkait putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang telah memvonis tiga terpidana kasus narkoba mendapatkan hukuman 15 tahun penjara, dan tiga orang menerima hukuman 18 tahun penjara.

 

Padahal di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, keenam orang tersebut telah divonis hukuman mati. Menurut Herman, Komisi III DPR RI akan segera mengajak Kabareskrim Polri, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, serta penegak hukum lain untuk duduk bersama membahas masalah ini secara objektif.

 

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, pembentukan panja itu diharapkan ada satu perspektif yang sama terkait visi dan misi untuk memberantas narkoba hingga ke akarnya. "Kami di DPR tentu juga siap jika dalam pembahasan ini dibutuhkan perubahan-perubahan legislasi," ujarnya.

 

Herman juga menyampaikan keprihatinan terkait keringanan hukuman terhadap enam orang terpidana kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 402 kilogram tersebut. Ia menilai, keringanan hukuman tersebut tidak sejalan dengan kinerja baik Satgas Merah Putih dalam mengungkap kasus penyelundupan narkoba berskala besar.

 

"Keringanan hukuman yang didapat para terpidana kasus sabu-sabu 402 kilogram ini cukup memprihatinkan, bahkan bisa dibilang melukai rasa keadilan di masyarakat," katanya. Menurut Herman, semua pihak harus menyadari betapa mengerikannya dampak peredaran narkoba, khususnya jenis sabu-sabu pada masyarakat.

 

Legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu mengatakan, dengan perhitungan bahwa 1 kilogram sabu bisa dipakai oleh empat ribu orang, artinya ada sekitar 1,6 juta anak bangsa yang terancam seandainya saja Satgasus Merah Putih Polri tidak berhasil menggagalkan penyelundupan tersebut.

 

Herman menegaskan, diterimanya banding dari kuasa hukum para terpidana oleh Pengadilan Tinggi Bandung tentu disayangkan, karena membuat kinerja baik Satgasus Merah Putih Polri selama ini menjadi tidak berarti hanya dalam sekejap. Menindaklanjuti kejadian tersebut, maka dirinya mendorong dibentuk Panja Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Narkotika Komisi III DPR RI. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Eva Yuliana Apresiasi Pendistribusian Vaksin oleh Polres Sukoharjo
28-09-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengapresiasi pendistribusian vaksin di Kabupaten Sukoharjo oleh Polres Sukoharjo. Dimana, dalam hal penanganan...
Antisipasi Segala Macam Bentuk Teror kepada Para Pemuka Agama
27-09-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi IIIDPRRI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengajak masyarakat agar melakukan upaya preventif dalam acara keagamaan seiring dengan marak terjadi...
Komisi III: Maksimalkan Fungsi Intelijen untuk Cegah Teror kepada Tokoh Agama
27-09-2021 / KOMISI III
Akhir-akhir ini marak terjadi ancaman teror terhadap para tokoh agama. Ahad (19/9/2021) lalu, terjadi penembakan terhadap ustaz Arman di Jalan...
Unsur Penegak Hukum Bertanggungjawab atas Kelebihan Kapasitas Lapas
23-09-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengungkapkan unsur penegak hukum, Kepolisian, BNN, dan Kejaksaan Agung punya andil dalam situasi...