Luqman Hakim: Jangan Ragu Tindak Kepala Daerah Tak Patuhi PPKM Darurat

04-07-2021 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto: Istimewa/Man

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah tidak ragu memberikan tindakan tegas kepada kepala daerah yang tidak menjalankan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali. Menurutnya, kewenangan dan mekanisme pemberian sanksi pemberhentian kepala daerah ini diatur secara jelas pada Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

 

“Perangkat UU ini harusnya cukup menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas kepada kepala daerah yang tidak menjalankan PPKM Darurat Jawa-Bali," kata Luqman dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Minggu (4/7/2021). Ia menilai pemerintah harus tegas, apabila ada kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat, maka segera beri sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

 

Menurut Luqman, apabila teguran tertulis telah disampaikan dua kali dan tetap tidak dihiraukan, maka kepala daerah tersebut diberhentikan sementara. “Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 Jawa-Bali. Agar instruksi ini dijalankan sepenuhnya oleh para kepala daerah, yang perlu dilakukan pemerintah pusat adalah melakukan pengawasan yang ketat di lapangan," ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.

 

Luqman menilai kebijakan PPKM Darurat pada 3 sampai 20 Juli 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat merupakan program yang memiliki sifat strategis nasional, yaitu mengatasi ancaman kesehatan dan keselamatan rakyat, juga pertahanan dan keamanan nasional akibat pandemi Covid-19.

 

Karena itu, menurutnya kebijakan PPKM Darurat tersebut wajib dilaksanakan semua kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota di daerah yang kriterianya telah ditetapkan dalam kebijakan PPKM Darurat tersebut. "Selain pengawasan ketat di lapangan, agar PPKM Darurat berjalan efektif, pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa sarana-prasarana kesehatan yang diperlukan menangani Covid-19 dapat disediakan secara cukup," katanya.

 

Luqman menambahkan, ruang rawat inap, tenaga kesehatan, oksigen, vitamin dan obat-obatan, kapasitas laboratorium, dan lainnya, juga harus disediakan dalam jumlah mencukupi. Ia juga meminta pemerintah juga harus menyiapkan skema pemberian bantuan sosial yang cepat kepada masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pemberlakuan PPKM Darurat ini. "Ini semua bertujuan agar masyarakat tidak panik sehingga dapat menerima dan mematuhi PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021," ujar Luqman.

 

Legislator dapil Jawa Tengah VI itu menilai pemerintah juga harus menunjukkan upaya ekstra keras mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi nasional Covid-19. Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi perlu melibatkan ormas-ormas yang punya akar kuat di masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, RT/RW dan Puskesmas.

 

"Target vaksinasi 181,5 juta orang harus dicapai dalam waktu singkat. Saya yakin, jika pemerintah dapat melakukan vaksinasi hingga 2 juta setiap hari, maka rasa tenang dan optimisme masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 dapat dipulihkan," ujarnya. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Guspardi: Bawaslu Harus Berani dan Berintegritas Tinggi
21-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berani dan menunjukkan integritas tinggi serta bekerja secara...
Junimart Girsang: Fraksi PDI-P Setuju Usulan KPU tentang Tanggal Pemilu 2024
18-10-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi IIDPRRI dari Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, fraksinya setujujadwal pemungutan suaraPemilu 2024dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sesuai...
Tanggal Pemilu 2024 Belum Ditetapkan
18-10-2021 / KOMISI II
Rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu belum memutuskan tanggal...
Rifqinizamy Karsayuda Soroti Pemerintah Belum Sampaikan RPP Otsus Papua ke DPR
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU...