Kasus Covid-19 Melonjak, Banggar DPR Sarankan Pemerintah Kembali ‘Refocusing’ Anggaran Belanja

05-07-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah. Foto: Andri/Man

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah memberi rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan refocusing anggaran belanja pada APBN semester II-2021, bila kasus positif dan kematian yang diakibatkan virus corona terus melonjak naik. Adapun hasil pemotongan ini dialokasi ke beberapa kebutuhan anggaran belanja untuk memperkuat penanganan Covid-19.

 

“Saya kira refocusing anggaran ini tidak hanya pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), tetapi juga anggaran pemerintah daerah (pemda). Karena itu, saya minta Pemda juga ikut memikul beban agar anggarannya juga dipotong,” kata Said melalui pernyataan pers tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (6/7/2021).

 

Menurut Said, pemotongan anggaran K/L maupun pemda tidak bisa dihindari. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah mempersiapkan amunisi yang cukup untuk melawan virus Corona. Sebab, perkembangan Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini.

 

“Mencermati perkembangan terkini atas keadaan bangsa kita,  pada awal semester 2 tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang sangat drastis. Untuk itu, perlu penguatan dari sisi anggaran, termasuk pemotongan sejumlah anggaran, baik itu K/L maupun pemda,” jelas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Selain pemotongan anggaran K/L dan pemda, Said menegaskan beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan bisa dipotong. Termasuk, rencana kegiatan yang dibatalkan karena tingginya kasus Covid-19. Misalnya, anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran konsumsi rapat, anggaran belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja ATK, penghematan belanja listrik karena sebagian besar WFH.

 

“Anggaran tersebut harusnya di-refocusing juga. Termasuk anggaran belanja yang mengalami pemblokiran serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI itu. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Ada Kompromi Soal Penjagaan Kedaulatan Wilayah Indonesia
15-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta pemerintah untuk tidak kompromi dengan penjagaan kedaulatan, baik di...
Anggaran Pendidikan Tahun 2022 Harus Fokus Tingkatkan Kualitas SDM
15-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said meminta agar anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun pada APBN...
Anggota DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Digitalisasi bagi UMKM
15-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai sudah terlalu lama pemerintah menjanjikan dukungan program digitalisasi yang...
Banggar DPR Sepakat Postur Sementara RAPBN 2022 Rp2.714,2 Triliun
14-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan Panja A RAPBN 2022 menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN...