Ratna Juwita Minta Kemenkeu Kawal Sektor-sektor Terdampak Pandemi

13-07-2021 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari. Foto: Runi/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal sektor-sektor terdampak pandemi, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan  UMKM. Dirinya mendengar bahwa sampai saat ini banyak dari masyarakat terdampak tersebut yang mengalami kesulitan mengakses jaring-jaring pengaman pemerintah.

 

“Nah oleh karena ini kan ada dispute di situ, sehingga ada skema-skema lanjutan yang akan mempermudah penyerapan yang sudah dipersiapkan pemerintah dalam hal (menyelamatkan sektor-sektor terdampak) ini,” terang Ratna dalam Rapat Virtual Banggar DPR RI dengan Kemenkeu dan Bak Indonesia, Senin (12/7/2021).

 

Politisi F-PKB itu belum melihat adanya sense of crisis yang dilakukan pemerintah. Ratna menjelaskan, di samping pertumbuhan ekonomi di masyarakat masih rendah, adanya PPKM di awal semester kedua ini menurutnya membuat belanja masyarakat akan semakin turun kembali. Sehingga Ratna berharap agar adanya perlakuan-perlakuan  khusus yang dapat menjaga perputaran ekonomi, khususnya di sektor riil.

 

“Untuk masyarakat kita yang sudah secara kesehatan itu merasa panik dengan adanya panic buying ataupun panic selling oleh alat-alat kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, mereka harus ditambah lagi beban beban selama PPKM, mereka tidak dapat melaksanakan sektor ekonomi mereka secara normal,” jelas legislator dapil Jawa Timur IX itu.

 

Rapat Virtual Banggar DPR RI yang mengundang Kemenkeu dan Bank Indonesia tersebut membahas mengenai Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif, yakni pada penerimaan pajak, cukai dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

 

Selain itu, Kemenkeu juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berkisar antara 3,7 persen hingga 4,5 persen apabila PPKM berlangsung lebih panjang. Proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Ada Kompromi Soal Penjagaan Kedaulatan Wilayah Indonesia
15-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta pemerintah untuk tidak kompromi dengan penjagaan kedaulatan, baik di...
Anggaran Pendidikan Tahun 2022 Harus Fokus Tingkatkan Kualitas SDM
15-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said meminta agar anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun pada APBN...
Anggota DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Digitalisasi bagi UMKM
15-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai sudah terlalu lama pemerintah menjanjikan dukungan program digitalisasi yang...
Banggar DPR Sepakat Postur Sementara RAPBN 2022 Rp2.714,2 Triliun
14-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan Panja A RAPBN 2022 menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN...