DPR Perkenalkan Tata Kelola Baru Penggunaan Dana Otsus dalam UU

15-07-2021 / PARIPURNA

Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun dalam Laporan Pansus RUU tentang Otsus bagi Provinsi Papua di hadapan Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Kamis (15/7/2021). Foto: Arief/Man

 

Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun memperkenalkan tata kelola baru penggunaan dana Otsus yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (15/7/2021). Menurutnya, permasalahan mengenai dana Otsus di tanah Papua ini lebih dari sekadar jumlah dana yang disalurkan.

 

“Sekalipun Pansus DPR dan pemerintah bersepakat bahwa Dana Otsus mengalami peningkatan dari 2 persen DAU Nasional menjadi 2,25 persen, namun, RUU ini telah memperkenalkan sebuah tata kelola baru bagi penggunaan Dana Otsus," jelas Komarudin dalam Laporan Pansus RUU tentang Otsus bagi Provinsi Papua di hadapan Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

 

Komarudin melanjutkan, tata kelola tersebut memiliki dua skema,yakni penerimaan umum dan penerimaan yang berbasiskan kinerja pelaksanaan. Penerimaan berbasiskan kinerja pelaksanaan ini mengatur bahwa sebesar minimal 30 persen dialokasikan untuk pendidikan, dan 20 persen untuk kesehatan. Menurutnya, aturan ini merupakan sebuah skema baru yang diharapkan mampu meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Papua, yang pada akhirnya akan menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP).

 

"RUU ini juga mengatur indikator dalam pembagian penerimaan dana Otsus termasuk memperhatikan jumlah OAP, tingkat kesulitan geografis, dan indeks kemahalan konstruksi. Hal ini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di Papua saat ini," imbuh politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Kemudian, lanjut Komarudin, untuk mekanisme pembagian dana Otsus dilakukan dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, DPD juga akan dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana Otsus. Penggunaan dana Otsus ini pun, lanjut Komaruddin, nantinya juga memiliki rencana induk yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

 

Perubahan Undang-Undang ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan otonomi khusus. Sehingga dapat lebih tepat sasaran, sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di Papua khususnya OAP. Melalui perubahan tata kelola dana Otsus, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat diatasi," ujarnya. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Penuhi Enam Rangkaian Pemilihan Calon Anggota BPK RI Sesuai Ketentuan
21-09-2021 / PARIPURNA
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP membacakan membacakan laporan Komisi XI DPR RI tentang hasil pembahasan uji kelayakan...
DPR Setujui Nyoman Adhi Suryadnyana Anggota BPK RI Periode 2021-2026
21-09-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2021-2026 yang sebelumnya telah menjalani uji kelayakan...
DPR Setujui RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Rusia
21-09-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyetujui...
DPR Tetapkan 5 Calon Anggota Dewas LPP RRI 2021-2026
21-09-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022 menetapkan lima nama calon anggota Dewan Pengawas (Dewas)...