Aturan PPKM Harus Kedepankan Humanisme

19-07-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto:Jaka/jk

 

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan jasmani masyarakat, lebih dari itu masyarakat dihadapkan dengan masalah finansial. Tak sedikit masyarakat yang kelaparan karena tak ada penghasilan. Kebijakan PPKM Darurat, di satu harus ditaati, tapi di sini lain penegakan aturan ini harus bijaksana dengan mengedepankan maslahat dan yang paling penting aparat harus bersikap humanis pada rakyat.

 

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengimbau, jika memang harus dilakukan penertiban hendaknya utamakan cara-cara yang lebih humanis dan mengedukasi. "Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan," tegas Sahroni dalam rilis yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.

 

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan pendekatan humanis ini penting dalam memberikan pengertian tentang aturan PPKM dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kepedulian petugas terhadap warga yang kesusahan karena pandemi Covid-19.

 

“Kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya,” katanya.

 

Sahroni menambahkan, bersikap tegas bukan berarti kasar. Selain melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.

 

“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,” pungkasnya.

 

Teranyar, viral di media sosial video yang memperlihatkan Satpol PP memukul seorang ibu yang diduga hamil di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. “Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM Darurat ini," keluh Sahroni. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Polri Profesional dalam Menangani Kasus Muhammad Kece
22-09-2021 / KOMISI III
Pimpinan Komisi III DPR RI meminta kepada jajaran Polri berlaku profesional dalam menangani kasus Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Pelaku...
Seluruh Fraksi di Komisi III Sepakati Tujuh Calon Hakim Agung
21-09-2021 / KOMISI III
Dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada Selasa pagi (21/9/2021) seluruh fraksi yang ada di Komisi III DPR RI telah menyepakati...
Moralitas dan Integritas Jadi Pertimbangan Utama dalam Uji Kelayakan Calon Hakim Agung
20-09-2021 / KOMISI III
Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan 11 calon hakim agung (CHA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Uji...
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel
20-09-2021 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon Hakim Agung. Secara bergantian, Wakil Ketua Komisi III...