Ace Syadzily Minta Pemerintah Hati-hati Dalam Menetapkan Perpanjangan PPKM

19-07-2021 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan sikap pemerintah yang berencana menerapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus berdasarkan atas kajian dan evaluasi mendalam. Tentu evaluasi dan kajian tersebut harus didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini.

 

“Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik, atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat,” pungkas Ace dalam keterangan pers rilis yang diterima awak media, Senin (19/7/2021).

 

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan dari evaluasi tersebut, dapat diketahui sudah sejauhmana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada tren pengendalian yang lebih baik

 

“Sejauhmana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan,” sebut Ace.

 

Selain itu, Ace mendorong agar program vaksinasi Covid-19 juga terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas (herd immunity) bisa dikatakan terpenuhi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin, dengan merk apapun asal memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan merata.

 

“Melakukan pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula,” imbuh legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

 

Untuk itu, masih kata Ace, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.

 

“Saya berkeyakinan pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan ke disiplinan masyarakat,” pungkas Ace. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bukhori Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji
27-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi antara...
Negara Perlu Hadir Guna Tekan Biaya Haji yang Terus Naik
26-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta peran lebih kehadiran negara pada penyelenggaraan rangkaian ibadah haji. Hal itu diperlukan...
Ace Nilai Kenaikan Biaya Haji Untuk Kebaikan Jamaah Bersama
25-01-2023 / KOMISI VIII
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah akan menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah...
Biaya Haji Naik, Kiai Maman Imanulhaq Minta Pelayanan Haji Ditingkatkan
24-01-2023 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI kemarin, Kamis (19/1/2023), merampungkan Rapat Kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Gedung DPR...