Ansy Lema: Jangan Potong Alokasi Bantuan Konkret Untuk Rakyat

19-07-2021 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema. Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengkritisi keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memotong alokasi bantuan aspirasi budi daya ikan air tawar sistem bioflok tahun 2021. Menurutnya, bantuan konkret kepada rakyat pembudidaya ikan dan nelayan justru sangat dibutuhkan di tengah pandemi. 

 

“Mengapa (bantuan) harus dipotong? Bantuan bioflok adalah bantuan langsung untuk rakyat pembudidaya ikan tawar, selain tepat sasaran juga lebih pasti dalam penyerapan anggaran, juga memberi manfaat langsung untuk rakyat,” kata Ansy Lema, sapaan akrabnya dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin (19/7/2021). 

 

Politisi dari F-PDI Perjuangan ini menilai keputusan memotong alokasi bantuan bioflok dari 220 paket menjadi 110 paket secara jelas menunjukkan bahwa KKP tidak berpihak kepada rakyat di tengah pandemic Covid-19. Sebab, lanjutnya, saat ini pembudidaya ikan air tawar dan nelayan sangat terpukul karena pandemi.

 

Karena itu, harapnya, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan bertujuan untuk membantu rakyat secara tepat, cepat, dan langsung di tengah pandemi. Bantuan bioflok memberikan keuntungan ekonomis kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan, dan konsumsi sehat masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi. 

 

“Jangan sampai dengan alasan realokasi dan refocusing, KKP memotong program konkrit buat rakyat, para pembudidaya atau nelayan kecil, dan tetap melanjutkan program-program skala besar yang tidak langsung manfaatnya dirasakan rakyat. Mestinya, krisis pandemi membutuhkan kerja nyata untuk membantu rakyat, bukan sebaliknya,” jelas Ansy. 

 

Ansy Lema mengingatkan, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah memutuskan bahwa realokasi anggaran dan refocusing kegiatan menyasar pada perjalanan dinas, biaya rapat dan konsumsi, biaya operasioanal kantor dan rehabilitasi, biaya honor, dan lain-lain, bukan pemotongan anggaran untuk rakyat. 

 

“Justru di saat pandemi seperti saat ini, keberpihakan pada rakyat harus semakin diperlihatkan. Ansy mendesak KKP menyisir ulang kebijakan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan agar tetap bisa memprioritaskan bantuan bagi rakyat. Karena ketika saya turun menjumpai masyarakat, mereka sangat merasakan manfaat dan mengharapkan bantuan budi daya ikan ini,” kata Ansy Lema. 

 

Dia menambahkan, selain harus menyasar kepada rakyat, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan harus dilakukan secara profesional, matang dan transparan agar tidak terjadi kebijakan kontraproduktif di tengah pandemi. Dalam ruang terbuka, kebijakan terkait rakyat akan mudah dirumuskan, diperjuangkan, dan dihasilkan. 

 

“Prinsip pandemi saat ini realokasi dan refocusing harus menyasar rakyat, bukan menjauh dari rakyat. Di sini KKP harus secara terbuka menerima masukan agar program-program pro rakyat, terutama kepada pembudidaya air tawar dan nelayan tangkap menjadi nafas utama dalam setiap kebijakan di tengah pandemi,” tutup politisi dapil Nusa Tenggara Timur II ini. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Susun RUU KSDAE, Komisi IV Serap Aspirasi Dari Balai Konservasi
16-09-2021 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/Taman Nasional guna menyerap...
Komisi IV Dorong Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
15-09-2021 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mendorong percepatan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 berkaitan Konservasi Sumber Daya...
KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
13-09-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempunya peran yang sangat penting...
Konservasi Jaga Keanekaragaman Hayati
13-09-2021 / KOMISI IV
Sesungguhnya nasionalisme dan isu NKRI yang sering didengungkan itu esensinya adalah ada pada wilayah konservasi. Kalau konservasi terjaga maka...