Wacana Pelonggaran Aktifitas Ekonomi Harus Dibarengi dengan Prokes yang Ketat

21-07-2021 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan di sisi hulu merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya wacana melonggarkan aktivitas ekonomi yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

 

"Kita melihat bahwa sektor hulu harus menjadi ujung tombak untuk menahan mobilitas dan menjalankan prokes secara benar sesuai dengan kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan oleh kebijakan PPKM Darurat yang tadi Presiden sampaikan," ucap Melki, baru baru ini.

 

Melki menilai pernyataan Presiden Jokowi soal perpanjangan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan berbagai pihak. Rencana melonggarkan aktivitas ekonomi dengan pembatasan khusus, membuka ruang bagi masyarakat kecil untuk tetap bekerja.

 

"Tapi tentu dengan prokes yang lagi-lagi harus dilaksanakan dengan sedemikian ketat untuk menghindari penularan yang tinggi ketika beraktivitas di luar rumah,” ujar politikus Partai Golkar itu. Selain itu, dalam penerapannya mesti diawasi dengan ketat oleh aparat penegak hukum agar kelonggaran tidak menimbulkan persoalan baru.

 

Di samping itu, Melki juga menekankan pentingnya penanganan pasien Covid-19 di sisi hilir dengan memperkuat kapasitas rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan. "Harus benar-benar dipastikan siap untuk menjaga sektor hilir untuk tetap menjaga pelayanan kesehatan kita yang ideal, optimal, baik bagi pasien Covid-19 maupun pasien penyakit-penyakit lainnya," terang Melki.

 

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli dengan catatan. Menurutnya, keputusan itu benar-benar  mengutamakan sektor kesehatan. "Dengan mendengar berbagai masukan, ekonomi dalam kapasitas tertentu, seperti meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Sampai tanggal 25 Juli, kita lihat perkembangan Covid apakah akan ada penyesuaian lagi. Kami harap angka penyebaran semakin turun," tutupnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Soroti Tata Kelola Investasi BPJS Ketenagakerjaan
17-09-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mencari inovasi dalam meningkatkan kinerja investasi pada instrumen...
Komisi IX Berharap Pekerja Kena PHK Dapat Dipekerjakan Kembali
17-09-2021 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mendapatkan informasi dari Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK), sebanyak 9 perusahaan dari 13.746perusahaan di Provinsi Sumatera...
Komisi IX Tinjau Kesiapan Aspek Kesehatan PON 2021
17-09-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan dukungan optimal kepada pemerintah pusat khususnya Pemda di Papua...
Cegah Covid Varian Baru, Pemerintah Diminta Perketat Kedatangan WNA
17-09-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk memperketat kedatangan warga negara asing (WNA)dari negara-negara dengan banyak kasus...