Gde Sumarjaya Minta Menperin Segera Cabut Izin PT KTM

26-07-2021 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih berbincang dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmit saat raker di Gedung DPR RI. Foto: Ist/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita segera melakukan langkah yang cepat dan terukur terhadap aduan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang mengusulkan pencabutan izin usaha PT Kebun Tebu Mas (KTM). Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu  pada tanggal 15 Juli 2021 juga mengirimkan surat serupa. 

 

“Jika memang ada surat dari APTRI seperti itu, maka ini sudah di titik nadir dan harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian Perindustrian. Terlebih, saya melihat pengaduan seperti ini terkai PT KTM sudah banyak. Jadi, tidak perlu ragu-ragu untuk dilakukan investigasi,” ujar Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih, dalam keterangan resminya yang diterima Parlementaria, Senin (26/7/2021). 

 

Demer dalam rilisnya menjelaskan, diketahui dalam surat yang ditandatangani oleh Sunardi Edy Sukamto selaku koordinator pelaksana harian DPP APTRI menyatakan sikap dan permohonan kepada Menperin mencabut izin usaha PT KTM dengan empat alasan. Pertama, PT KTM tidak menepati janji atas kewajiban menambah luas tanam tebu sesuai dengan persyaratan. Kedua, PT KTM memaksakan dengan cara-cara kotor untuk memperoleh izin impor bahan baku pembuatan gula rafinasi. 

 

Selanjutnya, dalam poin ketiga berisi tuntutan agar PT KTM tidak menambah luas lahan dan tidak merusak harga beli tebu dengan cara mematok harga pembelian tebu yang tinggi. Terakhir, PT KTM diduga melakukan penimbunan gula rafinasi sesuai sidak Polda Jatim. Namun, saat wartawan mengkonfirmasi surat tersebut kepada Sunardi Edy Sukamto melalui telepon selulernya belum memberikan jawaban. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Tinjau Operasional Tambang Emas PT Antam di Bogor
17-09-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, tambang bawah tanah di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat merupakan salah...
PLN Diminta Petakan Kebutuhan Anggaran Proyek Infrastruktur Bersumber PMN
16-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon mendorong PT PLN (Persero) agar dapat melakukan pemetaan (mapping) terhadap kebutuhan...
Jateng bisa jadi Wilayah Produktif Perluasan Pasar PLN
16-09-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan, kreativitas perluasan akses pasar PT PLN (Persero) menjadi sesuatu hal yang...
Pentingnya Pembinaan Pedagang Pasar dan Sinkronisasi Program Pemerintah
16-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan, pasar merupakan salah satu objek vital dalam pembangunan ekonomi. Namun di tengah...