Pola Komunikasi Pusat-Daerah Harus Diperbaiki Dalam Penanganan Covid-19

27-07-2021 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah pusat memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi yang tidak nyambung  berakibat tidak berjalannya berbagai program dengan mulus.

 

“Jadi, komunikasinya itu harus diperbaiki. Belakangan ini sering pemerintah pusat melakukan teguran kepada pemerintah daerah baik yang terkait anggaran begitu juga penanganan pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah pusat telah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat dan diganti menjadi PPKM level 1-4 mulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus mendatang," ucap Guspardi dalam keterangan persnya, Selasa (27/7/2021).

 

Politisi Fraksi PAN itu menegaskan, komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan Pemda harus berjalan efektif dan efesien dalam memutus mata rantai Covid-19, terlebih lagi dalam masa perpanjangan PPKM ini.

 

"Aspek kesehatan tetap menjadi yang utama dengan penegakan prokes dan aturan dengan disiplin, namun disisi lain bagaimana anggaran menyangkut berbagai stimulus bantuan bagi masyarakat dapat segera terealisasi dengan cepat dan tepat. Begitu juga dengan insentif tenaga nakes, penyediaan obat, oksigen medis dan permasalahan lain yang perlu segera dibenahi," kata Guspardi.

 

Dengan Pola komunikasi yang baik, sambung Guspardi, diharapkan dapat memunculkan harmonisasi. Sebaliknya kalau komunikasi tidak cair tentu harmonisasi dalam menjalankan berbagai program jadi terkendala. “Harmonisasi itu dibangun komunikasi yang bagus. Itu akan memunculkan sinkronisasi yang memudahkan koordinasi antara pemda dengan pemetintah pusat," ujarnya.

 

Legislator asal Sumatera Barat itupun menyatakan, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah perlu diminimalisir. Hal itu agar tidak muncul kesan seolah-olah pemda berjalan sendiri lantaran tidak mengikuti kehendak pusat. Selain itu pemerintah pusat seharusnya memahami kultur dan budaya atau kearifan lokal pada tiap daerah. Sehingga diharapkan ada ruang untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat fleksibel.

 

Dikatakannya, kebijakan yang bersifat strategis dan universal memang harus diatur oleh pemerintah pusat. Sementara kebijkakan sifatnya teknis di atur oleh pemda. Pemda perlu diberi ruang untuk dapat mengatur kebijakan teknis dengan menyesuaikan dengan  kearifan lokal di masing-masing daerahnya.

 

"Sebaiknya Pemerintah Daerah diberikan apresiasi, mengatur dan menentukan kebijakan tentang aturan teknis dan hal berkaitan dengan  itu dengan tetap mengacu pada aturan dari pemerintah pusat," pungkas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Apresiasi Pelaksanaan Tes Seleksi CASN di Medan
23-09-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengapresiasi jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan ujian...
Tingkatkan Kualitas SKD CASN, Sistem CAT Perlu Dibenahi
23-09-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menekankan perlu adanya sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon...
Komisi II Dorong Adakan Bimtek untuk Guru Honorer Calon PPPK
23-09-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyoroti persoalan banyaknya kegagalan yang dialami tenaga honorer yang melamar sebagai ASN Pegawai Pemerintah...
Komisi II Soroti Masalah Pelaksanaan Seleksi CASN 2021
22-09-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyoroti ada beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan tes Calon Aparatur Sipil Negara...