Varian Delta Plus Terdeteksi, Pemerintah Harus Perkuat WGS dan Anggaran untuk Penelitian

29-07-2021 / KOMISI IX

Komisi IX DPR RI Intan Fauzi. Foto: Azka/Man

 

Belum selesai varian Delta asal India yang masih menghantui masyarakat, kini varian 'Delta plus' (B.1.617.2.1 atau AY.1) disebut-sebut sudah terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Merespon hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi mendorong pemerintah agar memperkuat upaya mengetahui penyebaran mutasi Sars-Cov-2 atau Whole Genome Sequencing (WGS).

 

“WGS atau upaya mengetahui penyebaran mutasi Sars-Cov-2 di Indonesia harus diperkuat, sehingga kita memiliki basis dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Manfaat WGS sebagai data keseluruhan sangat penting utk penanganan Pandemi, apalagi dengan penambahan kasus positif per hari dan angka kematian yang tinggi, juga pengadaan jenis vaksin yang digunakan,” ujar Intan melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (29/7/2021). 

 

Menurut Intan, kecepatan uji WGS di Indonesia masih banyak kendala, hal ini dikarenakan belum kuatnya dukungan dari pemerintah salah satunya adalah anggaran penelitian. Padalah, para peneliti di lembaga penelitian Indonesia kemampuannya tidak kalah dari peneliti di luar negeri dalam melakukan WGS juga membuat vaksin.

 

"Namun keunggulan SDM Indonesia itu perlu dukungan anggaran dan sarana prasarana. Saat ini lembaga penelitian terutama yang berada di berbagai universitas harus melakukan Swadana baik untuk peralatan dan beban biaya operasional para peneliti,” ujar politisi Fraksi PAN ini. 

 

"Mahasiswa Indonesia di Oxford University seperti Indra Rudiansyah dapat ikut berperan di balik peluncuran Vaksin Astra Zeneca, tentunya jika pemerintah mau memberi sarana prasarana dan anggaran seperti di luar negeri, maka para peneliti Indonesia akan berprestasi dan berkontribusi dalam wabah pandemi dengan hasil WGS termasuk percepatan Vaksin Merah Putih, tandas Intan lulusan Nottingham University Inggris ini," lanjutnya

 

Di Indonesia kini ada 17 Lab yang bisa melaksanakan Whole Genome Sequencing, antara lain: Litbangkes-Kemenkes, Eijkman, LIPI, FKUI,  ITB-Labkesda Jabar-UNPAD, ITD Unair, UGM, UNS, FK Andalas, BPPT, FK UIN, FK UNTAN, FK USU, Univ. UPN veteran, Clinical Microbiology Lab RSPTN Universitas Hasanuddin dan MRIN UPH.

 

“Biaya untuk melakukan uji WGS di Indonesia sangat mahal karena tingginya harga mesin dan alat Reagan WGS yang masih impor. Juga produsen dan distributor sangat terbatas, sehingga memperlambat penelitian. Perlu ada kebijakan relaksasi pajak dan kemudahan pengadaan peralatan penelitian di masa Pandemi,” uai wakil rakyat dapil Jawa Barat VI ini. 

 

Lebih lanjut, Intan mengamini Indonesia patut waspada sebab kini sudah ditemukan 197 kasus di 11 negara. Hal ini wajib menjadi alarm bagi Indonesia sehingga perlu dilakukan pemantauan dan mitigasi wabah secara dini di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Diberitakan sebelumnya, kabar terdeteksinya varian Delta Plus di Indonesia dikonfirmasi oleh Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Subandrio. Ia menyebut sudah ada kasus ditemukan yaitu di Jambi dan Mamuju Sulawesi Barat. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Berharap Pekerja Kena PHK Dapat Dipekerjakan Kembali
17-09-2021 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mendapatkan informasi dari Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK), sebanyak 9 perusahaan dari 13.746perusahaan di Provinsi Sumatera...
Komisi IX Tinjau Kesiapan Aspek Kesehatan PON 2021
17-09-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan dukungan optimal kepada pemerintah pusat khususnya Pemda di Papua...
Cegah Covid Varian Baru, Pemerintah Diminta Perketat Kedatangan WNA
17-09-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk memperketat kedatangan warga negara asing (WNA)dari negara-negara dengan banyak kasus...
Komisi IX Desak BPJS Kesehatan Memitigasi Dampak Pandemi Terhadap Kepesertaan JKN
16-09-2021 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mendesakBPJS Kesehatan untuk melakukan mitigasi dampak pandemi terhadap kepesertaan dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui...