Ace Hasan Minta Pemprov Sumsel Transparan Gunakan Uang Bantuan Rp2 Trilliun

29-07-2021 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan harus memanfaatkan secara benar bantuan yang diberikan oleh keluarga pengusaha asal Aceh Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 khususnya kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia meminta Pemprov Sumsel harus transparan dan terbuka dalam memanfaatkan dana sebesar Rp2 triliun tersebut.

 

“Donasi keluarga Akidi Tio dalam jumlah yang besar ini harus dimanfaatkan oleh Pemprov Sumsel secara baik dan benar dengan memperhatikan berbagai macam aspek penanganan Kesehatan serta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM,” kata Ace dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (29/7/2021).

 

Ace mengharapkan bantuan yang dilakukan keluarga Akidi Tio dapat diikuti oleh pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bahu membahu saling membantu kepada masyarakat yang terdampak PPKM. Ia menyampaikan pemerintah mempunyai keterbatasan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga bantuan dari para pengusaha akan sangat membantu rakyat yang sedang berperang melawan Covid-19.

 

"Sikap dan perilaku yang mengaku keluarga Akidi Tio patut menjadi contoh bagi keluarga-keluarga kaya lainnya di Indonesia. Saat ini, perlu uluran tangan semua pihak agar penanganan Covid-19 bisa segera diselesaikan," ucap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Ia melanjutkan, inilah saatnya bagi para pengusaha kaya di Indonesia untuk berkontribusi terhadap sesama. “Inilah waktu yang tepat membantu pemerintah dalam penanganan fasilitas kesehatan dan membantu para tenaga kesehatan serta membantu masyarakat yang terdampak," pungkas Ace.

 

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwasanya keluarga mendiang Akidi Tio, Senin (26/7), memberikan dana bantuan senilai Rp2 triliun kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri. Dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Sumsel. (tn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka Minta Kemenag dan KUA Cegah Kawin Kontrak
24-11-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena kawin kontrak dengan modus kawin siri yang marak...
Komisi VIII Usulkan Kota Bogor Jadi ‘Pilot Project’ Revitalisasi KUA
24-11-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan Kota Bogor sebagai pilot project revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), terlebih...
Komisi VIII Tinjau Pembangunan Asrama Haji di Indramayu
24-11-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan, ke depan, Asrama Haji Embarkasi Indramayu akan menjadi tempat screening bagi...
IAHN Gde Pudja Perlu Perkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi
24-11-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII Rachmat Hidayat mengatakan mendorong penguatan dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Hindu Negeri (IAHN)...