Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi

31-07-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Dok/Man

 

Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali.

 

“Pemerintah masih bertahan dengan proyeksi sesuai APBN yaitu 5 persen. Seharusnya target ini direvisi karena postur APBN pasti akan mengalami penyesuaian di beberapa pos mata anggaran. Ini penting dilakukan agar APBN tetap terjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya supaya kredible,” kata Hafisz dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (31/7/2021).

 

Dikemukakan Hafisz, BI telah melakukan tiga kali revisi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 dengan menurunkan angka pertumbuhan. Pertama, pada 25 Februari, angkanya 4,3 persen-5,3 persen. Direvisi menjadi 4,8 persen. Kedua, pada 23 April angkanya 4,1 persen-5,1 persen. Direvisi menjafi 4,6 persen. Dan ketiga, 23 Juli angkanya 3,5 persen-4,3 persen. Direvisi menjadi 3,9 persen. Semua revisinya mengambil titik tengah.

 

“Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,9 persen tahun 2021. Ini didapat dari Laporan World Economic Outlook edisi Juni 2021. Hal ini hampir mirip dengan koreksi BI yang terakhir, yaitu koreksi tanggal 23 juli 2021" ungkap Hafisz.

 

Bahkan, mengutip pandangan Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies, dengan tekanan mobilitas dan pembatasan sosial, maka proyeksi ekonomi RI bisa saja tidak akan tumbuh di angka 3,9 persen, melainkan hanya tumbuh di kisaran -0,5 persen hingga 2 persen saja. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sudah seharusnya pemerintah menjadikan penanganan pandemi sebagai titik ukur apakah bisa keluar dari krisis ini.

 

“Meminjam istilah Cicero filsuf Italia, 'Salus populi suprema lex esto', keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara," tutur legislator dapil Sumatera Selatan I itu. Apalagi, Indonesia baru saja dinyatakan turun kelas oleh Bank Dunia dari kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income). Ini akan menambah daftar PR pemerintah untuk dapat naik kelas kembali.

 

“Diperlukan waktu dan kinerja yang lebih berat lagi untuk mencapai Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 4.090 dolar AS, untuk dapat naik kelas kembali menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas (upper-middle income)," tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sistem Sewa Komunikasi Data Kemenkeu, Hergun Ingatkan Penyalahgunaan Data
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)...
Penambahan Anggaran Kemenkeu Harus Sejalan dengan Target Penerimaan Negara
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Farida Hidayati mengatakan, penambahan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus sejalan dengan target penerimaan negara di...
Komisi XI Setujui Anggaran BPS TA 2022 Sebesar Rp5,6 Triliun
22-09-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, Komisi XI DPR RI menyetujuiRencana Kerja dan AnggaranBadan Pusat Statistik (BPS)...
Bicara Utang Pemerintah, DPR Ingatkan akan Jadi Beban Berat di Masa Mendatang
17-09-2021 / KOMISI XI
Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa posisi utang...