PPKM Diperpanjang, Kebijakan Harus Disempurnakan

03-08-2021 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Foto: Jaka/Man

 

Menyusul perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, pemerintah diserukan agar menyempurnakan kebijakan yang menyertai PPKM, baik program bantuan sosial (bansos), layanan kesehatan, hingga penegakan disiplin protokol kesehatan.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Selasa (3/8/2021), saat dimintai komentarnya lewat pesan aplikasi ‘Whatsapp’. Diakui Saleh, memang ada penurunan kasus Covid-19. Namun, angkanya bergerak lambat dan tidak signifikan jumlahnya.

 

"Perlu dicatat, penurunan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan Covid masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru virus corona sudah menyebar ke semua daerah," tegas Saleh

 

Presiden telah melakukan evaluasi sebelum memperpanjang PPKM Level 4. Memang terdapat penurunan orang yang terpapar Covid-19, tingkat hunian rumah sakit turun, orang yang sembuh bertambah, dan yang meninggal dunia semakin sedikit. Ia menambahkan, perpanjangan PPKM memang masih dibutuhkan, tapi dengan berbagai catatan kritis.

 

"Kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan. Penegakan disiplin harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat," papar legislator dapil Sumut II itu.

 

Saleh menambahkan, perpanjangan ini juga arus diiringi dengan pemberian bansos dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak. Adalah fakta bahwa kebijakan PPKM telah berdampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat. Ada banyak anggota masyarakat yang usahanya terganggu. Akibatnya penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.


"Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," imbuh Ketua MKD DPR RI ini.

 

Sembari dengan itu, pemerintah dituntut memperbaiki layanan kesehatan yang ada. Ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya harus benar-benar disiapkan. Sebab, belum ada satupun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. "Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan," tutup Ketua F-PAN DPR ini. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Netty Prasetiyani Nilai Pembukaan Penerbangan Internasional Bali untuk Wisman Terlalu Dini
15-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku khawatir pembukaan pintu penerbangan internasional bagi wisatawan mancanegara (wisman) atau Warga Negara...
Picu Kecemburuan Sosial, Publik Figur Kabur dari Karantina Harus Ditindak Tegas
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agarmemberi sanksi pada publik figur yang kabur dari masa karantina...
Izin Vaksin, Legislator Harap Masyarakat Percaya Hasil Kajian BPOM
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto berharap rakyat percaya hasil kajian yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI...
Cegah Stunting, Putih Sari Imbau Masyarakat Hidup Berencana
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengajak masyarakat selalu hidup berencana. Ada beberapa perencanaan yang bisa dilakukan meliputi merencanakan...