Anis Byarwati: Calon Anggota BPK Harus Sesuai Ketentuan UU

04-08-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Mentari/Man

 

Sebanyak 16 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Dua nama diantaranya menjadi sorotan publik karena dinilai tidak memenuhi syarat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

 

“Syarat dalam UU memang sangat umum dan yang menjadi sorotan publik terkait kedua calon adalah pemenuhan syarat di huruf j pasal 13,” kata Anis dalam keterangan resminya yang diterima Parlementaria, Rabu (4/8/2021). Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu memaparkan bahwa calon anggota BPK harus memenuhi syarat paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Sedangkan, imbuh Anis, disinyalir kedua calon tidak memenuhi persyaratan itu.

 

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menjelaskan, permasalahan harus dikembalikan penilaiannya pada aturan UU. Artinya kedua calon tersebut harus bisa membuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa keduanya paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan keuangan negara. 

 

“Apabila bukti tersebut sudah ada dan sah secara aturan hukum, maka proses pencalonan bisa diteruskan. Tetapi jika tidak, maka ini tentu ada indikasi melanggar ketentuan perundangan-undangan,” tegas Anis. Seperti diketahui, calon anggota atas nama Nyoman Adhi diketahui belum 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Sementara, Harry Z pada Juli 2020 dilantik Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (ah/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bicara Utang Pemerintah, DPR Ingatkan akan Jadi Beban Berat di Masa Mendatang
17-09-2021 / KOMISI XI
Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa posisi utang...
Puteri Komarudin Ingatkan Pentingnya Pembiayaan dan Digitalisasi bagi UMKM
16-09-2021 / KOMISI XI
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilar dan tumpuan bagi perekonomian nasional. Namun, pandemi Covid-19 turut memukul...
Komisi XI Akan Agendakan Kembali Evaluasi Kinerja OJK
15-09-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa laporan evaluasi semester satu kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan...
Komisi XI Dukung Komitmen BI Sokong Akselerasi Pemulihan Ekonomi
14-09-2021 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengapresiasi dan mendukung komitmen Bank Indonesia (BI) dalam kaitannya terhadap pembiayaan APBN. Sehingga dukungan itu akan...