Perubahan Desain Surat Suara Mesti Dilakukan Secara Komprehensif dan Kajian Mendalam

04-08-2021 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan surat suara untuk pemilu 2024. Namun begitu, KPU perlu melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, baik mengenai surat suara maupun metode yang akan dipakai.

 

Menurutnya, dari enam model usulan surat suara yang disiapkan KPU, tiga diantaranya pemilih cukup menggunakan satu surat suara. Dan tiga model lainnya menggunakan dua lembar surat suara. Dari sisi cara memilih  juga mempunyai pilihan mencontreng, mencoblos dan ada juga yang harus menulis. Tentu hal ini tidaklah sederhana, sebab selama ini pemilih sudah terbiasa mencoblos saat pemilu.

 

"Dulu kita pernah menggunakan metode mencontreng untuk Pemilu tetapi kemudian di kembalikan lagi ke metode mencoblos, karena ketika itu rentan manipulasi. Jadi harus di perhatikan metode mencontreng lebih mudah disalahgunakan sehingga mengakibatkan banyaknya surat suara menjadi tidak sah," tutur Guspardi, Rabu (4/8/2021).

 

Legislator asal Sumatera Barat itu menekankan, perubahan desain surat suara dan cara atau metode yang akan digunakan tentu memerlukan perubahan pasal-pasal dalam UU Pemilu. Sementara semua Fraksi di DPR telah sepakat tidak melakukan perubahan UU Pemilu untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini juga harus menjadi pertimbangkan.

 

Untuk itu, lanjut Guspardi, setiap upaya perbaikan aturan pelaksanaan pemilu seperti penyederhanaan surat suara untuk pemilu 2024 yang digagas KPU harus ditujukan untuk lebih memudahkan, efektif dan efesien.

 

"Karena perubahan lima kertas surat suara menjadi satu atau dua surat suara memberikan konsekuensi tidak ada lagi nama calon di surat suara. Ini harus dikaji secara mendalam dan komprehensif. Jangan ada pihak yang nantinya dirugikan baik pemilih maupun yang dipilih dalam menggunakan hak politiknya," ujar Guspardi.

 

Dikatakannya, hingga kini Komisi II belum menerima secara resmi dari KPU terkait usulan penyederhanaan surat suara itu. "Setelah masa reses, Komisi II akan mengundang KPU dan para penyelenggara pemilu serta Menteri Dalam Negeri untuk membahas mengenai rencana usulan desain surat suara dan metodenya serta membahas persiapan pemilu serentak 2024," tutup Guspardi. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kredibilitas Dokumen MASKI Diperlukan Guna Dasar Pengambilan Kebijakan Pemerintah
16-09-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman meminta organisasi profesi Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) mampu menghasilkan dokumen yang kredibel...
MASKI Perlu Bantu Negara Percepat Pengukuran Tanah bagi Orang Miskin
16-09-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menilai Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) perlu membantu negara untuk percepatan pengukuran...
Komisi II Minta Anggaran Pemilu Dipangkas Lagi
16-09-2021 / KOMISI II
Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis...
Plt Kepala Daerah Harus Junjung Profesionalisme
14-09-2021 / KOMISI II
Jelang Pilkada Serentak 2024, akan ada 272 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang akan menjabat sementara. Untuk itu, Anggota Komisi...