Ketua DPR: Perlu Cara Khusus Tangani Penularan Covid-19 di Desa

04-08-2021 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Eno/Man

 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti lonjakan angka kasus dan kematian akibat Covid-19 di pedesaan. Menurutnya, pemerintah memerlukan cara-cara khusus untuk penaggulangan wabah Virus Corona di desa.

 

“Dengan akses informasi yang tidak sebaik di kota, masyarakat desa perlu lebih diberi sosialisasi tentang bahaya Covid-19, berikut pencegahan dan penanggulangannya,” ungkap Puan melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (4/8/2021).

 

Puan menyatakan masih banyak laporan tentang protokol kesehatan yang belum optimal dilaksanakan di desa, termasuk protokol pemakaman warga desa yang meninggal dunia akibat Covid-19. “Pasokan informasi tentang bahaya dan cara penanggulangan Covid-19 harus merata antara masyarakat desa dan kota, karena virus ini menginfeksi tanpa memandang wilayah,” ujarnya.

 

Menurut Puan, pemerintah perlu menggandeng tokoh-tokoh masyarakat desa untuk menyosialisasikan tentang bahaya dan cara penanggulangan Covid-19. Di samping pendekatan kesehatan, pendekatan agama dan budaya juga perlu dilakukan oleh tokoh masyarakat desa jika dianggap efektif.

 

“Tokoh-tokoh desa yang berpengaruh perlu digandeng untuk mempengaruhi warga desa dengan berbagai pendekatan yang positif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ini,” tegas politisi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

 

Solidaritas warga yang tinggi di perdesaan, menurut Puan perlu menjadi modal untuk melawan Covid-19. Namun, solidaritas tersebut harus dibarengi informasi dan pemahaman yang baik tentang penyakit yang mewabah ini.

 

“Solidaritas tinggi itu penting, tapi pemahaman yang baik tentang penyakit ini juga tak kalah penting. Kalau dua hal ini berjalan dengan baik, masyarakat baik di kota maupun di desa akan lebih efektif melawan Covid-19,” imbuhnya.

 

Terkahir, Legislator PDI-Perjuangan itu mengingatkan pemerintah agar layanan kesehatan dan vaksinasi juga menjangkau masyarakat yang berada di desa-desa, termasuk desa-desa tertinggal di luar Jawa.  Pemerintah juga diminta fleksibel dalam prosedur melayani vaksinasi masyarakat desa.

 

“Semua warga Indonesia berhak untuk divaksinasi. Jadi untuk hal-hal terkait administrasi, apalagi untuk masyarakat adat, pemerintah sebisanya fleksibel,” pungkas Menko PMK periode 2014-2019 itu. (rnm/es).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Puan Maharani: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19
22-10-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan santri merupakan salah satu elemen yang berpengaruh dalam sejarah perjalanan dan pembangunan...
DPR Apresiasi Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan PT LEN
22-10-2021 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi PT LEN Industri (Persero) yang sangat...
Pemerintah Harus Jawab Kebingungan Masyarakat Soal PCR Syarat Semua Penerbangan
21-10-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53...
DPR Minta Polri Dalami Kerugian Masyarakat Terkait Asuransi Unit Link
21-10-2021 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada pihak kepolisian untuk mendalami aduan masyarakat terkait maraknya kasus kerugian investasi...