RUU MHA Tidak Tinggalkan Masyarakat Adat Nikmati Hak Pembangunan

09-08-2021 / BADAN LEGISLASI

Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) Willy Aditya. Foto: Mentari/Man

 

Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) Willy Aditya memastikan, RUU MHA tidak meninggalkan masyarakat hukum adat dari menikmati hak-hak pembangunannya, sebagaimana yang ada dalam prinsip Tradisionalisme. Salah satu usulan dalam draf RUU MHA, tegas Willy, negara menjamin hak pembangunan masyarakat hukum adat dalam semangat negara kesatuan, dan memelihara kearifan-kearifan adat.

 

“Salah kalau kita menggunakan cara pandang membiarkan masyarakat hukum adat tidak berhak atas pembangunan. Justru, kita harus melihat bahwa ada kebutuhan internal masyarakat hukum adat terhadap pembangunan yang harus difasilitasi negara. Ini yang diusulkan di dalam draf RUU MHA,” jelas Willy dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (9/8/2021).

 

Diketahui, sejauh ini, wacana mengenai RUU MHA tersebut berada dalam perdebatan antara investasi/pembangunan dengan hak-hak sosial-budaya masyarakat adat, termasuk perlindungan terhadap Hak Ulayat. Namun demikian, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menekankan persoalan diametral tersebut justru dimoderasi dengan pasal-pasal di dalam RUU MHA itu sendiri, yang menjamin keberlangsungan masyarakat hukum adat dalam menikmati hak pembangunanya oleh negara.

 

“Narasi diametral ini harus sama-sama kita gantikan dengan narasi yang lebih positif dan konstruktif agar tercapai titik temu yang dapat memenuhi kehendak-kehendak yang ada,” tegas Willy.

 

Pada September 2020, Rapat Pleno Baleg DPR RI menyetujui harmonisasi RUU MHA yang secara keseluruhan telah disetujui mayoritas fraksi. Secara sistematis, RUU ini terdiri dari 17 Bab dan 58 Pasal, yang memuat beberapa di antaranya terkait identifikasi, pengakuan, pelindungan, hak dan kewajiban, hingga pemberdayaan masyarakat hukum adat. Posisi RUU tersebut saat ini sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 dan segera masuk dalam Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU PPP Solusi Atasi Obesitas dan Tumpang Tindih Regulasi
22-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) kelak dipercaya bisa mengatasi obesitas dan tumpang tindih...
Baleg DPR Setujui Pembahasan UU PPP Dibawa ke Rapat Paripurna
14-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara sah menyetujui revisi atau Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...
Baleg dan Pemerintah Selesai Bahas RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
14-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas berharap dengan selesainya pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU...
Baleg DPR Serap Masukan RUU Larangan Minol di Papua Barat
12-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan sosialisasi sekaligus menyerap masukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Alkohol di Papua Barat. Anggota...